Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BANK Dunia membuat laporan bertajuk East Asia and Pacific In the Time of COVID-19. Dalam laporan itu disebutkan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik terguncang lantaran pandemi telah melanda ekonomi utama dunia.
Tindakan cepat yang kooperatif dalam skala besar harus segera diambil oleh negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia dalam laporannya memberikan 6 rekomendasi kepada negara-negara yang dimaksud dalam mengatasi guncangan ekonomi akibat covid-19.
Pertama, harus ada kesesuaian kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi makro. Pada poin ini, pemerintah di negara berkembang Asia Timur dan Pasifik perlu mengambil langkah transmisi seperti lockdown dan larangan bepergian guna meratakan kurva pandemi.
Kebijakan itu dibarengi dengan mengambil kebijakan moneter, fiskal dan struktural untuk meratakan kurva resesi. Selain itu, investasi awal di bidang kesehatan dapat mengurangi kebutuhan untuk mengambil tindakan pencegahan yang mahal ketika epidemi menyerang.
Kedua, Bank Dunia merekomendasikan agar kapasitas perawatan kesehatan ditingkatkan untuk memenuhi kemungkinan permintaan besar karena pandemi yang kemungkinan berkepanjangan.
"Selain memperluas fasilitas perawatan kesehatan konvensional dan pabrik peralatan medis, langkah-langkah inovatif mungkin juga diperlukan seperti mengubah tempat tidur rumah sakit biasa untuk penggunaan ICU dan melakukan pelatihan bagi tenaga kerja untuk melakukan perawatan kesehatan dasar. Selanjutnya, memastikan akses yang memadai bagi masyarakat miskin mungkin memerlukan penyediaan pengujian (testing) dan perawatan gratis atau bersubsidi," tulis laporan Bank Dunia yang diterima, Selasa (31/3).
Baca juga: Atasi Covid-19, Bank Dunia Tingkatkan Bantuan Jadi US$ 14 Miliar
Ketiga, pemerintah negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik perlu menyesuaikam kebijakan fiskal dan moneter untuk memenuhi krisis covid-19. Perluasan jaring pengaman dinilai dapat menjadi pertolongan sementara bagi keluarga yang penghasilannya terkena dampak buruk dsri pandemi tersebut.
Itu juga dibarengi dengan suntikan likuiditas yang dapat membantu perusahaan bertahan dalam bisnis dan menjaga hubungan yang bermanfaat dengan Rantai Nilai Global (GVC).
Keempat, pada sektor finansial, perlu dibuat kebijakan yang mempermudah akses kredit untuk rumah tangga guna mengurangi kesulitan dan melancarkan konsumsi, serta permudah akses ke likuiditas bagi perusahaan untuk membantu mereka bertahan dari guncangan ekonomi saat ini.
Pada saat yang sama, Bank Dunia menyarankan regulator harus memastikan pengungkapan risiko secara jelas harapan dari pihak pengawas untuk menghindari ketidakstabilan keuangan, terutama di negara-negara dengan tingkat utang swasta yang tinggi.
"Bagi negara-negara yang lebih miskin, keringanan utang sangat penting, sehingga sumber daya penting dapat difokuskan pada pengelolaan dampak ekonomi dan kesehatan dari pandemi," tulis laporan Bank Dunia.
Kelima, kebijakan perdagangan harus tetap terbuka. Membatasai ekspor produk esensial untuk konsumen domestik dinilai merugikan semua negara utamanya negara-negara yang lebih rapuh.
Terakhir, Bank Dunia menyarankan agar kerja sama internasional dapat ditingkatkan dan dikembangkan kemitraannya untuk memastikan pasokan produk medis utama.
"Semua negara harus menyadari bahwa, selain aksi nasional yang berani, peningkatan kerja sama internasional adalah vaksin yang paling efektif melawan ancaman besar ini," tutup laporan tersebut. (A-2)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved