​​​​​​​Dampak Covid-19, Ketua DPR: Perlu Intervensi Fiskal

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan, pemerintah perlu melakukan intervensi fiskal dalam mengatasi dampak covid-19 ke perekonomian nasional.

Menurutnya, perubahan asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah menjadi sinyal kuat bagi pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat di sisi fiskal.

Diketahui akibat pandemi covid-19, berbagai sektor ekonomi dalam negeri mengalami guncangan seperti pelemahan nilai tukar rupiah, pelambatan ekonomi di sektor strategis meliputi industri, perdagangan, pertanian, jasa, pariwisata hingga sektor ritel.

Tidak luput pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), penundaan investasi serta tekanan pada harga komoditas strategis ikut terimbas pandemi covid-19.

Puan dalam pidato pembukaan rapat paripurna pembukaan masa sidang III di Jakarta, Senin (30/3), mengatakan perubahan asumsi makro tersebut akan berpengaruh pada postur APBN mulai dari sisi penerimaan, belanja, defisit sampai pembiayaan.

Oleh karenanya intervensi fiskal dan mempertajam serta memperkuat fungsi belanja APBN dalam program pemerintah perlu perlu berjalan dengan tepat dan optimal.

Selain itu, langkah anitisipasi perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan di tengah pandemi yang urung diketahui kapan akan berakhir.

"Langkah antisipasi yang dapat diambil pemerintah pertama adalah memperkuat pelayanan dan fasilitas kesehatan, antara lain memperluas daya jangkau rapid test, memperbanyak ketersediaan alat perlindungan diri, meningkatkan kapabilitas Rumah Sakit/Puskesmas dan lainnya," imbuh Puan.

Baca juga: BI :Sinergi Kebijakan Kunci Ketahanan Ekonomi

Optimalisasi tenaga kesehatan dengan memperbanyaj bantuan tenaga kesehatan dan memberikan insentif dinilai sebagai langkah yang perlu diambil oleh pemerintah.

Kemudian pemerintah perlu memberikan perlindungan sosial, menciptakan stimulus bagi perekonomian dan UMKM, menjaga ketahanan pangan, mempertahankan pelayanan publik tetap berjalan, memperkuat APBD untuk penanganan wabah dan melakukan intervensi lainnya yang dianggap relevan.

"DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait, siap mendukung langkah-langkah antisipasi yang diperlukan Pemerintah melalui APBN maupun APBN Perubahan. Bahkan apabila diperlukan Perppu yang terkait dengan upaya meningkatkan Ketahanan Fiskal," jelas Puan.

Pemerintah dinilainya juga perlu menyiapkan lngkah-langkah antisipasi menghadapi tekanan perekonomian global dan dalam penaganan dampak wabah virus korona. 

"Pemerintah bersama otoritas terkait Bank Indonesia, Otoritas jasa Keuangan agar segera melakukan koordinasi untuk dapat menjalankan kebijakan yang terintegrasi dan terpadu dalam menggerakan perekonomian nasional agar tetap bertumbuh dan berkembang," tutup Puan. (A-2)