Cegah Covid-19, Menkeu Izinkan Daerah Gunakan DBH, DAU dan DID

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 untuk penanggulangan Corona virus disease (Covid-19).

Pemerintah daerah dalam hal ini dapat menggunakan DBH yang meliputi DBH Cukai Hasi Tembakau (CHT); DBH Sumber Daya Alam (SDA) selain kehutanan serta DBH SDA Migas, DAU dan DI untuk digunakan menangani Covid-19.

Baca juga: 70% Pegawai OJK Kerja Dari Rumah

"DBH Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan atau penanganan Covid-19," demikian petikan aturan tersebut.

Dalam peraturan yang diteken pada Senin (16/3), Sri Mulyani mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan belanja untuk kesehatan yang telah ditetapkan dalam APBD atau pun APBD-P. Belanja kesehatan itu dimaksudkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Penyaluran DBH SDA triwulan II dan III serta penyaluran DAU, dalam peraturan tersebut, dilakukan pada Mei 2020 hingga September 2020 dengan ketentuan pemda telah melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19. Sedangkan, penyaluran DID tahap I dan II akan dipercepat pada Maret 2020 dan paling lambat pada Juni 2020.

Kemudian sebagai bentuk pengendaliannya, Sri Mulyani dapat memotong penyaluran DAU bila pemda tidak melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam rangka pencegahan atau penanganan Covid-19 selama dua bulan berturut-turut.

Pemotongan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan prakiraan kebutuhan belanja daerah dalam tiga bulan ke depan. Ketentuan lanjutannya akan ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan. (OL-6)