Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin meninggal dunia pada Sabtu (14/3). Informasi tersebut didapatkan melalui sebaran Whatsapp Group di kalangan pewarta.
"Innalillahi wa Inna Ilaihi rojiun. Telah wafat suami kami tercinta, Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, MSc. pada hari ini Sabtu, tanggal 14 Maret 2020. Mohon dimaafkan segala khliaf & salah beliau, dimudahkan jalannya menuju jannahNya. Aamiin. Wassalamu'alaykum wrwb" demikian isi sebaran pesan singkat tersebut.
Seorang staf humas PPATK membenarkan kabar duka yang beredar di grup jaringan percakapan instan Whatsapp itu saat dihubungi Media Indonesia.
Staf Ahli Bidang Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti membenarkan informasi tersebut.
"Benar. Hari ini pukul 11.10 WIB," kata Nufransa.
Kiagus merupakan pria kelahiran Palembang 29 Maret 1957. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2003.
Di 2006, Kiagus menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan kemudian pada 2009 menjadi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.
Selanjutnya, pada 2011 Kiagus menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara dan di 2012 dilantik sebagai Sekretaris Kementerian Keuangan. Ia kemudian menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan pada 1 Juli 2015.
Terakhir Kiagus menjabat sebagai Kepala PPATK periode 2016-2021 setelah dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Muhammad Yusuf. (X-15)
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved