Lembaga Penjamin Polis Mendesak Dibentuk

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendorong pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membentuk lembaga penjamin polis (LPP). Pembentukan lembaga itu bertujuan memberikan kepastian dan ketenangan kepada warga yang menanamkan uangnya di industri asuransi Indonesia.

"Pembenahan di segala lini harus segera dilakukan. Khususnya menjalankan amanat UU No 40 Tahun 2014 tentang pembentukan LPP," kata Bamsoet, demikian panggilannya, melalui keterangan resmi, kemarin.

Bamsoet menjelaskan industri asuransi Indonesia saat ini dinilainya sedang tidak sehat. Terutama setelah adanya skandal Jiwasraya dan ASABRI. Ketiadaan LPP membuat rakyat tidak mendapatkan kejelasan perihal uang yang mereka miliki di perusahaan asuransi.

"Terkuaknya skandal Jiwasraya dan ASABRI ini bukan tidak mungkin akan menyebabkan rakyat takut berinvestasi di asuransi. Karenanya, pembenahan di segala lini harus segera dilakukan," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) tengah terbelit skandal yang menimbulkan kerugian hingga Rp13 triliun sehingga tidak mampu membayar klaim nasabah yang jatuh tempo. Sementara itu, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) mengalami penurunan aset hingga Rp11,4 triliun akibat kekeliruan investasi.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, direksi Jiwasraya kini berjuang keras melakukan penyehatan perusahaan. "Kami sedang menyusun skema final untuk penyehatan. Yang jelas kami pakai konsultan, pakai business modelling. Kami punya simulasi," ungkap Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko saat ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta.

Menurut Hexana, salah satu jalan upaya penyehatan yang dilakukan ialah dengan melakukan restrukturisasi perusahaan. Nantinya, restrukturisasi itu akan ikut mengubah model bisnis perusahaan agar menjadi sehat. (Hld/Des/E-3)