Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
BANYAK koperasi, baik konvensional maupun syariah masih belum memahami prinsip-prinsip koperasi, misalnya dalam hal kelembagaan dan sumberdaya manusia. Akibatnya, mereka kerap ditolak saat pengajuan kredit pada lembaga-lembaga pemerintah.
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Braman Setyo mengatakan kunci keberhasilan koperasi adalah kelembagaannya. ''Meski usaha besar jika kelembagaan tidak bagus, percuma,'' katanya pada acara Bimbingan Teknis Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir Syariah dengan Dinas serta Pelaku Koperasi dan UKM di Malang, Jawa Timur, Jumat (14/2).
Dia mengatakan penguatan kelembagaan ini menjadi sinergi antara dinas dan LPDB. Dinas bertugas membina dan LPDB untuk pengembangan usaha.
Braman mengungkapkan, secara nasional koperasi syariah lebih baik dari koperasi konvensional meski secara kuantitas lebih sedikit.
Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Fitri Rinaldi mengatakan banyak koperasi ditolak proses pengajuan dana bergulir lantaran tidak memiliki kelengkapan kelembagaan dan sumber daya.
Dia mengatakan banyak penolakan pengajuan proses bantuan dana bergulir itu terjadi bukan karena koperasi itu tidak layak. Penolakan paling banyak disebabkan masalah kelembagaan."Kelembagaan ini cukup krusial karena jika diproses bisa bermasalah," kata Fitri.
Dia menuturkan persoalan kelembagaan yang kerap ditemui terjadi pada koperasi syariah. Misalnya hubungan kekeluargaan di antara pengurus koperasi syariah.
""Hubungan itu terjadi di level satu, misalnya pengurus adalah suami, istri dan anak. Ini pasti ditolak karena melanggar undang-undang. Kalau level dua kami masih bisa proses," tegasnya.
Karena itu, Fitri berharap melalui bimbingan teknis ini koperasi yang hadir bisa mengajukan proses pembiayaan dengan memenuhi perbuatan karena sudah dibedah persoalannya.
Pembiayaan syariah di LPDB sendiri baru dibentuk pada 2017 dan beroperasi pada 2018. Komposisi pembiayaan konvensional dan syariah sendiri di LPDB mencapai 55 persen untuk konvensional dan 45 persen syariah.
Fitri menuturkan Pada 2019 pembiayaan syariah berhasil menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp125 miliar kepada 14 koperasi.
Umtuk tahun ini, pihaknya tengah memproses pinjaman senilai Rp112 miliar dari lima koperasi.
Menurut Fitri tahun ini pembiayaan syariah ditargetkan menyalurkan pembiayaan sekitar Rp600 miliar dari Rp1,8 triliun total dana bergulir yang dikelola LPDB.
Koperasi syariah di Indonesia total ada 4000 koperasi. Namun dia meyakini koperasi yang ada bisa lebuh besar lagi.
Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Purnomo Hadi mengakui faktor persoalan kelembagaan mendorong pihaknya tidak memproses sedikitnya 340 proposal pembiayaan dari koperasi syariah
"Kami fokus padas peningkatan kualitas koperasi berbasis syariah dan digitalisasi,"ujarnya.
Dia mengatakan saat ini ada 34 ribu koperasi di Jatim. Dari jumlah itu 3000 di antaranya adalah koperasi syariah. Purnomo menegaskan kualitas dan koperasi tersebut harus terjamin lebih dahuu supaya dapat diproses untuk pengajuan pembiayaan. Koperasi kata dia harus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusianya. ""Kelembagaan itu penting. Kelembagaan itu ruhnya koperasi, "" kata Purnomo. (M-4)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Wusono getol mengembangkan Koperasi Bumiayu Mandiri Sejahtera di Perumahan Asabri Bumiayu Indah Blok D-6 Kota Malang. Koperasi itu semula bermodal Rp600 ribu pada akhir 2018.
Digi Koperasi memiliki kapabilitas lengkap, meliputi Kasir Koperasi, Akuntansi dan Keuangan Koperasi, Internet Cepat, Integrasi Ekosistem Koperasi, hingga Integrasi Dashboard
KDKMP akan melakukan kerja sama dengan mereka dalam memajukan perekonomian di desa.
Pemerintah membuka peluang bagi Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk menjadi subpangkalan elpiji 3 kilogram (kg).
Koperasi Desa Merah Putih akan mampu membunuh peran para tengkulak sehingga membuat rantai pasok, terutama sektor pangan, menjadi lebih pendek.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) secara hibdira di Lanud Halim Perdanakusuma soal koperasi desa (kopdes) Merah Putih
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved