Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAK koperasi, baik konvensional maupun syariah masih belum memahami prinsip-prinsip koperasi, misalnya dalam hal kelembagaan dan sumberdaya manusia. Akibatnya, mereka kerap ditolak saat pengajuan kredit pada lembaga-lembaga pemerintah.
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Braman Setyo mengatakan kunci keberhasilan koperasi adalah kelembagaannya. ''Meski usaha besar jika kelembagaan tidak bagus, percuma,'' katanya pada acara Bimbingan Teknis Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir Syariah dengan Dinas serta Pelaku Koperasi dan UKM di Malang, Jawa Timur, Jumat (14/2).
Dia mengatakan penguatan kelembagaan ini menjadi sinergi antara dinas dan LPDB. Dinas bertugas membina dan LPDB untuk pengembangan usaha.
Braman mengungkapkan, secara nasional koperasi syariah lebih baik dari koperasi konvensional meski secara kuantitas lebih sedikit.
Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Fitri Rinaldi mengatakan banyak koperasi ditolak proses pengajuan dana bergulir lantaran tidak memiliki kelengkapan kelembagaan dan sumber daya.
Dia mengatakan banyak penolakan pengajuan proses bantuan dana bergulir itu terjadi bukan karena koperasi itu tidak layak. Penolakan paling banyak disebabkan masalah kelembagaan."Kelembagaan ini cukup krusial karena jika diproses bisa bermasalah," kata Fitri.
Dia menuturkan persoalan kelembagaan yang kerap ditemui terjadi pada koperasi syariah. Misalnya hubungan kekeluargaan di antara pengurus koperasi syariah.
""Hubungan itu terjadi di level satu, misalnya pengurus adalah suami, istri dan anak. Ini pasti ditolak karena melanggar undang-undang. Kalau level dua kami masih bisa proses," tegasnya.
Karena itu, Fitri berharap melalui bimbingan teknis ini koperasi yang hadir bisa mengajukan proses pembiayaan dengan memenuhi perbuatan karena sudah dibedah persoalannya.
Pembiayaan syariah di LPDB sendiri baru dibentuk pada 2017 dan beroperasi pada 2018. Komposisi pembiayaan konvensional dan syariah sendiri di LPDB mencapai 55 persen untuk konvensional dan 45 persen syariah.
Fitri menuturkan Pada 2019 pembiayaan syariah berhasil menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp125 miliar kepada 14 koperasi.
Umtuk tahun ini, pihaknya tengah memproses pinjaman senilai Rp112 miliar dari lima koperasi.
Menurut Fitri tahun ini pembiayaan syariah ditargetkan menyalurkan pembiayaan sekitar Rp600 miliar dari Rp1,8 triliun total dana bergulir yang dikelola LPDB.
Koperasi syariah di Indonesia total ada 4000 koperasi. Namun dia meyakini koperasi yang ada bisa lebuh besar lagi.
Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Purnomo Hadi mengakui faktor persoalan kelembagaan mendorong pihaknya tidak memproses sedikitnya 340 proposal pembiayaan dari koperasi syariah
"Kami fokus padas peningkatan kualitas koperasi berbasis syariah dan digitalisasi,"ujarnya.
Dia mengatakan saat ini ada 34 ribu koperasi di Jatim. Dari jumlah itu 3000 di antaranya adalah koperasi syariah. Purnomo menegaskan kualitas dan koperasi tersebut harus terjamin lebih dahuu supaya dapat diproses untuk pengajuan pembiayaan. Koperasi kata dia harus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusianya. ""Kelembagaan itu penting. Kelembagaan itu ruhnya koperasi, "" kata Purnomo. (M-4)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved