Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam rapat dengar pendapat bersama regulator pasar modal di Jakarta, Senin (10/02),
menyebut kasus Jiwasraya merupakan sebuah persekongkolan atau konsipirasi.
Mulanya Misbakhun meminta opini dari Organisasi Regulator Mandiri (SRO) pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) apakah kasus Jiwasraya merupakan sebuah persekongkolan oleh sekelompok orang.
Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo menjawab apabila dilihat dari sisi Manajer Investasi (MI), sejumlah produk reksa dana yang dibuat MI
memang mayoritas dimiliki oleh Jiwasraya.
OJK Beberkan Kronologi Kasus Jiwasraya
"Kalau Bapak tanyakan persekongkolan, kami tidak tahu persisnya ya Pak. Tapi kalau dibaca dari hasil manajer investasi yang mempunyai izin, yang harusnya knowledgable juga sebagai fund manager yang benar, isinya itu produknya beberapa seperti taylor made untuk Jiwasraya. Ini kalau dilihat dari hasil pengamatan isi dari manajer investasi itu," ujar Uriep.
Mendengar jawaban tersebut, Misbakhun pun kemudian menyimpulkan bahwa kasus Jiwasraya terjadi karena adanya konspirasi oleh sejumlah pihak.
"Berarti kalau gini jawabannya sudah dapat Pak, ini konspirasi," kata politisi Partai Golkar itu.
Uriep pun kemudian menjelaskan, untuk produk reksa dana yang unitnya bisa dijual dan dibeli kapan saja atau open end seharusnya bisa dilakukan oleh berbagai macam investor. Sedangkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) hanya terbatas oleh 49 pihak.
"Ini yang mereka banyak produknya ini reksa dana open end, tapi investornya kalau mau dilihat Pak dari data yang kami berikan itu, let say AUM-nya sekian, tapi Jiwasraya isinya itu rata-rata range 70% hingga 90%,"ujar Uriep.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian sementara PT Asuransi Jiwasraya karena penurunan nilai saham di produk reksa dana yang ditempatkan mencapai Rp6,4 triliun. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebutkan ada lebih dari 5.000 transaksi yang beragam dari saham dan reksa dana. Mayoritas dana premi dari produk asuransi dan investasi Jiwasraya yakni JS Saving Plan, diinvestasikan di instrumen saham dan reksa dana saham berkualitas rendah.
Sementara itu, Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya . Tujuh saksi yang dihadirkan berasal dari enam perusahaan investasi.
Nama-nama saksi yakni Direktur Maxima Integra Joko Hartono, Dirut PT Ciptadana Securities Ferry Budiman, Koordinator Marketing PT OSO Manajemen Investasi Ita Puspo, Direktur Milenium Capital Management Fahyudi Djaniatmadja. Kemudian Rudolfus Pribadi Agung Sujagad dari PT Jasa Capital Management serta dua Direktur PT GAP Asset Management yakni Muhammad Karim dan Soehartanto.
Selanjutnya mantan Bagian Pengembangan Dana PT Asuransi Jiwasraya Lusiana dan mantan Kepala Divisi Investasi 2009 PT Asuransi Jiwasraya Dony S Karyadi. (Put/E-1)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
OJK mengatakan proses likuidasi PT Asuransi Jiwasraya berjalan sesuai rencana. Hampir seluruh polis telah berhasil direstrukturisasi dan dialihkan ke IFG Life.
Tessa mengatakan, laporan itu masih pada tahap penelaahan. Hingga kini, masalah yang diadukan itu belum naik ke tahap penyelidikan, maupun penyidikan.
Temuan BPKP mengungkap terdapat kerugian sebesar Rp 204,3 miliar dan hasil investigasi terdapat fraud Rp 257 miliar.
KPK diharap tidak mengabaikan aduan tersebut. Penindakan dinilai bentuk dari pembersihan perilaku rasuah di Indonesia.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
Perusahaan pelat merah itu mengalami persoalan gagal bayar klaim nasabah dan terjerat kasus dugaan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved