Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Kepala Basarnas Muhammad Alfan Baharudin resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Timah.
Penunjukan mantan Komandan Korps Marinir itu dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Timah yang digelar hari ini, Senin (10/2).
Selain Alfan Baharudin, RUPSLB juga menunjuk 2 komisaris baru lainnya dan 2 direksi baru. Sementara posisi direktur utama masih dipercayakan kepada Riza Pahlevi Tabrani.
"Perubahan pergantian pengurus ini upaya penyegaran dan percepataan operasi perusahaan. Kita berharap dengan tantangan ke depan yang makin besar, operasi perusahaan pun bisa berjalan dengan baik," kata Dirut PT Timah Riza Pahlevi usai RUPSLB di Jakarta.
Adapun RUPSLB perusahaan diselenggarakan atas permintaan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT lnalum selaku pemegang saham yang memiliki 65% saham PT Timah.
Melaui RUPSLB pemegang saham memberhentikan dengan hormat Fachri Ali sebagai Komisaris Utama/ lndependen, Teuku Pribadi sebagai Komisaris dan Milawarma sebagai Komisaris Independen.
Selain itu, pemegang saham juga memberhentikan Emil Ermindra sebagai Direktur Keuangan dan Trenggono Sutioso sebagai Direktur Pengembangan Usaha.
Pemengang saham pun mengangkat M. Alfan Baharudin sebagai Komisaris Utama/lndependen, Satriya Hari Prasetya sebagai Komisaris lndependen dan Rustam Effendi sebagai Komisaris.
Untuk posisi Direktur Keuangan pemegang saham menunjuk Hari Prasetya dan Direktur Operasi dan Produksi Agung Pratama serta melakukan perubahan posisi terhadap Alwin Albar dari sebelumnya Direktur Operasi dan Produksi menjadi Direktur Pengembangan Usaha.
Dengan demikian, berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Timah yang baru
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen : M. Alfan Baharudin
Komisaris Independen : Hari Prasetya
Komisaris : Rudy Suhendar
Komisaris : Bambang Sunarwibowo Komisaris : Rusman Effendi
Dewan Direksi
Direktur Utama : M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur Keuangan : Wibisono
Direktur Operasi dan Produksi : Agung Pratama
Direktur Pengembangan Usaha : Alwin Albar
Direktur Niaga : Purwoko
Direktur Sumber Daya Manusia : Muhammad Rizki. (Van/E-1)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved