Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR SUN Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting memilih menjadi anak buah Menteri BUMN Erick Thohir.
Dia dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN.
"Ya kalau dari sisi SK (surat keputusan) iya per setelah pelantikan sudah mulai. Tadi sih masih ngantor (Kemenkeu)," ungkapnya seusai pelantikan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (4/2).
Baca juga: Jokowi Perintah Erick dan Sri Mulyani Selamatkan Dana Jiwasraya
Dia mengaku ditugasi oleh Menteri Erick untuk mengembangkan bisnis perusahaan BUMN yang berkaitam dengan sektor UMKM. Pasalnya, pemerintah ingin agar BUMN dan UMKM bisa tumbuh bersama, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang merata.
"Kan kalau memang kita jadi jangan semacam BUMN tumbuh tapi tidak terkena dampak juga dengan pertumbuhan UMKM. Karena kan UMKM itu entitas terbesar di kita, 99,9% itu UMKM. Jadi kalau memang sejahtera harusnya BUMN sejahtera, UMKMnya juga makin sejahtera," tutur Loto.
Baca juga: Tak Perlu Bikin Anak Usaha, BRI Akan Disinergikan dengan Sarinah
Untuk itu, ke depan dia akan mengecek semua proyek BUMN. Diharapkan semua proyek BUMN itu juga turut mendukung perkembangan UMKM dan berjalan bersama.
"Bagaimana kita melihat nanti memang setiap BUMN itu termasuk proyek yang barunya itu juga berdampak kepada pengembangan dari UMKM," kata dia.
Baca juga: Sarinah Menjadi Pusat Pemasaran Produk Indonesia
Staf ahli Kementerian BUMN Arya Sinulingga menerangakan bahwa Loto mempunyai letar belakang di bidang keuangan dan UMKM. Untuk itu diharapkan dapat membantu Kementerian BUMN ke depan terutama bisnis bersama UMKM.
"Ini memang bagiman supaya ibu Loto ini mencari keluar kerja sama BUMN dan UMKM, bentuknya bussines to bussines. Kemudian juga yang berhubungan dengan mendorong percepatan membantu UMKM dalam proyek-proyek di BUMN," kata dia. (X-15)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved