Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN usaha milik negara (BUMN) telah ditetapkan sebagai lokomotif pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika BUMN selalu tampil dalam setiap proyek dan program yang dimiliki pemerintah.
Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUMN berada di posisi terdepan dalam pembangunan infrastruktur.
Pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, kelistrikan, dan infrastruktur dasar lainnya dilaksanakan BUMN.
Selain menjadi lokomotif pembangunan Indonesia, BUMN juga berperan dalam kebijakan strategis yang diambil pemerintah. Misalnya dalam penyediaan tenaga listrik yang andal dan terjangkau serta bahan bakar minyak (BBM) yang tersedia dan harganya sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Demikian juga dengan penyaluran program bantuan sosial (bansos) atau subsidi lainnya, BUMN menjadi kepanjangan tangan untuk menyampaikannya kepada yang berhak.
Di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, BUMN terus berbenah untuk semakin meningkatkan peran dalam menggerakan perekonomian Inddonesia dan melaksanakan kebijakan strategis pemerintah.
Ada strategi berbeda yang akan dijalankan BUMN di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir. Hal itu selaras dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan adanya keterlibatan swasta yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.
Arahan Presiden itu sejatinya ialah untuk membangun sebuah ekosistem bisnis yang sehat dengan terdistribusinya kesempatan ke seluruh aktor-aktor yang ada di dalam ekosistem itu.
Menteri Erick akan memaparkan strategi yang diambil BUMN untuk membangun ekosistem bisnis dalam kuliah umum menyambut HUT ke-50 Media Indonesia di Grand Studio Metro TV, pagi ini.
Akan ada pembagian tugas atau peran dari BUMN dengan swasta, BUMD, hingga BUM-Des dalam upaya mendayagunakan ekosistem bisnis yang sehat. Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan klasterisasi atau pengelompokan ulang dalam pengelolaan BUMN. Bila sebelumnya pengelompokan BUMN berada berdasarkan area wilayah, ke depan akan lebih ke arah fungsi.
Dalam berbagai kesempatan, Erick memaparkan tidak akan ada lagi BUMN pengelola pelabuhan yang berbasis daerah seperti sekarang ini. Nantinya akan dikumpulkan menjadi satu dalam sistem klaster.
Dengan klasterisasi, sinergi dan kolaborasi antar-BUMN akan lebih mudah dilakukan. Tidak hanya berhenti pada sinergi antar-BUMN, klasterisasi itu pun akan membawa BUMN lebih leluasa menggandeng swasta dan aktor ekonomi lainnya dalam ekosistem bisnis untuk bergerak secara bersama-sama.
Klasterisasi juga akan meningkatkan efisiensi operasional, memudahkan koordinasi antar-BUMN, hingga memperluas penguasaan pasar serta meningkatkan kapabilitas. Dengan begitu, pada akhirnya akan mendukung lima prioritas BUMN, yaitu nilai ekonomi dan sosial, inovasi model bisnis, teknologi investasi, dan pengembangan talenta.
Keseluruhan itu pada akhirnya akan membuat BUMN menjadi lokomotif utama dalam mencapai Misi untuk Indonesia Maju. (E-1)
.jpg)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Kabinet wajib dapat menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat. Jika dinilai kurang memuaskan, ia menspekulasi reshuffle kabinet bisa terjadi.
Lebih dari 50% total kekayaan Rosan berasal dari tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan Rosan tersebar di 26 titik mencapai Rp511 miliar.
KINERJA pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sudah berjalan selama 100 hari.
STAF Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengungkapkan sejatinya pemerintah tidak mendesain program kerja 100 hari.
HASIL jajak pendapat tokoh publik yang dilakukan News Research Center Media Group News mengenai 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Amin memunculkan optimisme publik.
LIMA menteri Kabinet Indonesia Maju pantas tersenyum di masa 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved