HASIL jajak pendapat tokoh publik yang dilakukan News Research Center Media Group News mengenai 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Amin memunculkan optimisme publik.
"Saya sepakat ada optimisme dari pemerintahan ini untuk terus meningkatkan kinerja," ujar peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes saat dihubungi, kemarin.
Hasil jajak pendapat itu menyebutkan pada 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Amin kinerja kementerian tidak terlalu kinclong. Nilainya masih berada pada C-plus (6,84). Kendati demikian, narasumber jajak pendapat yang terdiri atas para tokoh publik dari berbagai bidang menilai optimistis (74,7%), sedangkan yang pesimistis (25,3%).
Tingkat optimisme tertinggi ada di bidang pertahanan (79,1%) dan keamanan (79%). Sebaliknya, optimisme publik terendah ialah di bidang hukum (63,7%) dan HAM (62%).
Arya mengatakan, di periode kedua, pemerintahan Jokowi seharusnya bisa lebih optimal bekerja dalam 100 hari pertama. Pasalnya, dari sisi tantangan politik internal kini lebih mudah jika dibandingkan dengan di periode pertama, terutama dalam mengelola koalisi.
"Di periode kedua, Jokowi diuntungkan karena partai-partai koalisi relatif lebih solid dan bergabungnya partai-partai yang lain," jelasnya.
Dari sisi politik eksternal, kata Arya, kenaikan suara keterpilihan Jokowi menunjukkan adanya harapan publik yang dititipkan kepadanya. Karena itu, imbuhnya, harusnya pemerintah bisa bekerja lebih baik dalam 100 hari pertama.
"Dalam 100 hari ini justru yang mencuat kontroversi di bidang hukum. Misalnya, kehadiran Menkum dan HAM dalam konferensi pers tim kuasa hukum PDIP, juga soal kasus hukum lainnya," ujarnya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia selalu dipandang sebelah mata dan selalu menyalahkan pemerintah.
"Penegakan hukum itu selalu dipandang kalau keliru itu pemerintah. Padahal, yang sering justru putusan pengadilan," ujar Mahfud dalam acara Prime Time Metro TV, tadi malam.
Namun, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menganggap kinerja Menko Polhukan sudah baik, tetapi belum maksimal. Hal itu terjadi karena masyarakat masih memiliki persepsi bahwa perbaikan ekonomi lebih baik daripada perbaikan hukum. (Nur/Des/Mir/X-10)
