Kinerja Kementerian Harus Dibuat Skoring

KINERJA pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sudah berjalan selama 100 hari. Namun, dalam waktu yang singkat ini sulit dijadikan dasar untuk menilai apakah pemerintahan sekarang berhasil atau tidak.

Hal demikian diutarakan pengamat politik Karyono Wibowo saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion Mendorong Efektivitas Kinerja Kabinet Indonesia Maju yang diselenggarakan Master C19.

"Dalam 100 hari ini, tentu ada plus minus. Secara umum sulit untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pemerintah. Tapi ini jadi tradisi publik dan hak mereka untuk menilai kabinet. Waktu yang ada sekarang, sebenarnya pas untuk melakukan konsolidasi. Para menteri harus membuat skema antara program dan anggaran harus disesuaikan,"kata Karyono.

Turut hadir dalam FGD itu M Noor Marzuki (tim ahli Wakil Presiden),M Broto Wardoyo (Analis Politik UI),Muhamad Bakir (jurnalis senior), dan Sunanto (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah).

Karyono yang juga menjabat Direktur Indonesia Public Institute (IPI) mengemukakan menteri di Kabinet Indonesia Maju harus membuat progress report sesuai visi misi presiden dan wakil presiden. "Harus dibuat skoring, sudah capai target apa belum sesuai visi misi presiden. Kalau belum mencapai target dan tak sesuai hasil yang selaras dengan visi presiden, jangan ragu menteri untuk dipanggil. Misal, rapornya merah ya diganti. Presiden harus tegas karena presiden bilang tidak akan segan memecat para pembantunya."

Analis Politik UI Broto Wardoyo mengatakan mengenai peran Wapres Ma'ruf Amin, sesungguhnya sudah sesuai dengan jalur. Menurut dia, tidak ada yang tumpang-tindih dengan tugas Presiden karena posisi Wapres menjalankan apa yang tidak dilakukan Presiden Jokowi. "Ada banyak program yang sudah dilakukan Ma'ruf Amin yang hanya masuk di website Setwapres, tetapi tidak muncul sama sekali di media mana pun," tutur Broto.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto ikut memberikan penilaian terhadap 100 hari ini. Menurutnya, belum ada kesatuan dalam Kabinet Indonesia Maju karena masih terlihatego sektoral yang kental. Pihaknya juga berharap pemerintah bisa memfasilitasi ormas lain selain NU.

"Jangan sampai terjebak stereotip di mana segala posisi harus NU.Mari hilangkan ego sektarian antara NU dan Muhammadiyah karena semuanya adalah anak bangsa."

Tim Ahli Wakil PresidenM Noor Marzuki mengatakan semua menteri harus bisa melaksanakan visi misi yang dicanangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mengenai posisi Wapres saat ini, kata dia, sulit untuk melihat anggaran di kementerian.

"Wapres bukan merupakan pelaksana, hanya pengawasan. Hal ini yang sering sulit dilakukan karena semua anggaran ada di kementerian masing-masing." (Ind/Dhk/Mir/P-1)