Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Effendi Sianipar meminta rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan ekspor lobster dikaji secara matang.
Menurut Effendi, ekspor lobster harus mempertimbangkan banyak aspek. Misalnya, apakah ada keuntungan bagi para nelayan dan negara saat melakukan ekspor itu.
"Jadi, ekspor lobster harus dikaji secara matang. Jangan sampai hanya memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja. Masyarakat dan negara juga harus mendapatkan manfaat dari rencana ekspor itu," kata Effendi kepada wartawan Rabu (18/12).
Menurut Effendi, ekspor lobster juga harus mempertimbangkan ekosistem laut. Jangan sampai, lanjut dia, gara-gara ekspor lobster itu ekosistem di laut Indonesia malah menjadi rusak.
"Harus dijaga juga keseimbangannya. Jangan sampai terumbu karang malah jadi rusak," tuturnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang melaju dari daerah pemilihan (Dapil) Riau I ini meminta, jika ekspor lobster tetap dilakukan harus secara matang.
"Jangan sampai secara asal-asalan. Misalnya, dengan menangkap dan mengekspor seluruh bibit lobster tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan manfaat bagi nelayan," pungkas Effendi Sianipar.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri tengah mengkaji dan merumuskan ulang peraturan terkait bersama para stakeholder dan ahli-ahli.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran persnya mengatakan, dalam waktu dekat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) akan bertemu dengan seluruh stakeholder terkait untuk membicarakan persoalan ini.
"Intinya adalah dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya juga terjaga," kata Menteri Edhy. (Ssr/OL-09)
Pada 2025 (angka sementara) produksi kakao berada di kisaran 616 ribu ton, dan pada 2026 diproyeksikan naik menjadi 635 ribu ton dengan luas areal mencapai 1,38 juta hektare.
Mendes PDT Yandri Susanto, yang hadir langsung melepas keberangkatan kontainer ekspor tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah konkret sektor swasta dalam membina desa.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Pada kuartal IV 2025, industri tekstil dan produk tekstil tercatat tumbuh 4,37 persen secara tahunan di tengah tekanan global dan perlambatan permintaan di sejumlah negara tujuan ekspor.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved