Impor Beras 2018 Karena Kesalahan Data Kementan Era Amran

KETUA Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengungkapkan penyebab utama Indonesia akhirnya harus mengimpor beras pada 2018 adalah kesalahan data yang disuguhkan Kementerian Pertanian (Kementan).

Kementan, yang kala itu dipimpin Amran Sulaiman, mengklaim bahwa produksi beras pada 2018 akan mencapai 48 juta ton.

Dengan asumsi kebutuhan beras per tahun 29 juta ton, Indonesia memiliki surplus yang melimpah ruah hingga 19 juta ton.

Namun, pada kenyataannya, di lapangan, harga beras melonjak naik.

Stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengalami penyusutan tajam.

Pada awal 2018, ketersediaan beras di PIBC hanya 23 ribu ton. Padahal, angka aman cadangan beras ditetapkan 25 ribu ton.

Kala itu, stok beras di gudang Perum Bulog pun tidak lebih dari satu juta ton. Tepatnya hanya 900 ribu ton, yang menandakan stok sedang kritis.

Dengan ketersediaan yang semakin minim, harga pun terus merangkak naik.

Akhirnya, pemerintah mengabaikan data surplus kementan. Melalui Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu Darmin Nasution, pemerintah memutuskan membuka keran impor sebanyak 1,8 juta ton sepanjang 2018.

"Dengan kondisi itu, impor memang dibutuhkan untuk cadangan beras kita. Pemerintah harus punya cadangan beras yang cukup," ujar Henry di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12).

Belajar dari kesalahan, pemerintah akhirnya menugaskan Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional dan Badam Informasi Geospasial menghitung ulang luas baku sawah dan produksi beras menggunakan metode yang lebih mutakhir yakni Kerangka Sampel Area.

Terbukti, data yang dikumpulkan tim gabungan tersebut menunjukkan bahwa produksi beras hanya 32,5 juta ton. Jauh dari klaim Kementan yang mencapai 48 juta ton.

"Jadi sekarang perlu ditanyakan kepada Amran, dari mana data produksi sebanyak itu dulu didapatkan," ucapnya.(OL-4)