Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI XI DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih progresif menentukan langkah penyelamatan Bank Muamalat agar tidak semakin berlarut-larut yang malah menggerogoti kondisi bank syariah itu.
"Dia (OJK) regulator, dia tidak boleh bersandar terus dengan kehati-hatian, harus segera ambil suatu batas, time limit, kapan dilakukan langkah penyelamatan," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subhi dalam Diskusi Inkubasi Bisnis Syariah, di Jakarta, kemarin.
Per Agustus 2019, laba bank syariah pertama di Indonesia itu anjlok 94%, hanya mencapai Rp6,8 miliar, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Jika tidak segera diambil langkah tegas dari regulator, kondisi bank syariah tersebut bisa jadi semakin tidak sehat karena kondisi likuiditas merosot.
"Kami dorong OJK segera mengambil langkah, menentukan investor," ujarnya. Ia menambahkan, ada dua investor yang berencana masuk, yaitu Al Falah dan Ilham Habibie.
Keberadaan investor, lanjut dia, dinilai sangat penting untuk menyuntikkan modal bagi Bank Muamalat. Apalagi bank itu masih memiliki fundamen yang kuat dan kukuh untuk diselamatkan.
Komisi XI DPR, kata dia, menjadwalkan akan melakukan pembahasan khususnya terkait investor dengan OJK.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mendorong perbaikan kualitas aset dengan menyelesaikan kredit macet sebagai salah satu upaya menyelamatkan Bank Mualamat. "Bisa dijual di bawah tangan dengan persetujuan pemilik agunan atau dilelang," katanya.
Namun, langkah tersebut dapat dilakukan jika sudah ada investor yang menyuntikkan dana kepada bank syariah pertama di Indonesia itu.
Setelah ada tambahan modal dan perbaikan aset, Piter mendorong ada pergantian strategi yang didukung dengan manajemen baru yang kompeten.(Ant/E-1)
BERKAT peran community officer sebagai garda terdepan dalam melayani dan mendampingi warga masyarakat inklusi, PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025.
Penyatuan dua figur dengan latar belakang yang saling mengisi dan menguatkan: investasi global dan ekonomi kerakyatan sejatinya adalah sebuah langkah cerdas
Danantara Indonesia menyampaikan bahwa penguatan Kawasan Thakher berjalan sebagai fondasi awal pengembangan Kompleks Haji.
Dahnil memerinci aset yang kini dimiliki Indonesia di Tanah Suci. Aset tersebut meliputi bangunan yang sudah beroperasi sebagai hotel serta lahan strategis yang siap dikembangkan.
Total aset keuangan syariah diperkirakan naik dari Rp3.158 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp3.508 triliun pada 2026.
Halalicious Food Festival 2025 hadir di JIEXPO sebagai bagian dari ISEF 2025, menghadirkan lebih dari 40 tenant kuliner halal UMKM bersertifikat.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved