Tolak BTP, Serikat Pekerja Pertamina Dinilai tidak Elok

SIKAP Serikat Pekerja Pertamina yang menolak Basuki Tjahaja Purnama atau BTP masuk Pertamina mendapat kritikan dari aktivis buruh. Serikat Pekerja Pertamina dianggap terlalu emosional, bernuansa politis, dan tidak elok dalam menyampaikan aspirasi mereka.

"Jika melihat pergerakan dari teman Serikat Pekerja Pertamina, beberapa hari belakangan, yang menyatakan penolakan terhadap Ahok (nama yang pernah digunakan BTP) memang kurang elok dan tidak menunjukan sikap pemimpin pekerja yang semestinya," kata Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pimpinan Yoris Raweyai, Arnod Sihite, dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/11).

Ia menjelaskan, pemimpin Serikat Pekerja Pertamina seharusnya memberikan ruang dan kesempatan terlebih dahulu kepada BTP untuk membuktikan kinerjanya.

"Masa iya belum masuk, belum juga bekerja sudah diprotes. Maka wajar bila ada tudingan bahwa kawan-kawan ini takut kalau masuknya Pak Ahok banyak mengganggu kepentingan mereka," kata Arnod.

Baca juga: Erick tidak Mau Perdebatkan Status Mantan Napi BTP

Serikat Pekerja Pertamina, kata dia, seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada BTP untuk bekerja.

"Jika dalam waktu yang sudah berjalan ternyata tidak berhasil atau malah korupsi, baru buat mosi tidak percaya. Ini kan belum apa-apa. Jangan sampai kawan-kawan serikat terlalu jauh masuk urusan yang terlalu politis malah tidak produktif untuk sekelas pertamina yang basis kerjanya jelas," tegasnya

Ia juga menyayangkan sikap Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menilai masuknya Ahok membuat kegaduhan.

"Bukan Ahok yang buat kegaduhan tapi serikat. Jangan dibalik-balik. Lagipula waktu di BUMN juga Pak Dahlan suka buat gaduh juga dengan tingkah nyentriknya. Kita harus proporsional dalam menilai," sambung Arnod.

Tambah lagi Tokoh Senior Rizal Ramli yang menilai BTP kelasnya Glodok sangat tidak elok.

"Sangat tidak berkelas seorang Pak Rizal menyampaikan itu," katanya.

Jika berbicara rekam jejak, BTP, lanjut dia, memiliki citra positif terkait kesejahteraan pekerja.

"Jangan lupa jasa Pak Ahok saat Gubernur yang berhasil menaikkan kesejahteraan pekerja buruh di DKI. Bukan hanya itu, dia juga yang membuat pasukan Oranye sehingga mereka mendapatkan tempat, dihargai dengan UMR yang tidak pernah dilakukan Gubernur sebelumnya. Jadi kita harus realistis melihatnya," tegasnya.

Ia yakin terpilihnya BTP oleh Menteri BUMN Erick Thohir bukan tanpa alasan.

"Contohnya ada keinginan Menteri BUMN yang ingin memberantas Korupsi di tubuh BUMN dan BTP adalah orang yang tepat, apalagi beliau basicnya juga lulusan sarjana pertambangan,rekam jejak yang baik dan merupakan sosok pendobrak dan itu dibutuhkan Eric," ujarnya.

Pihaknya juga menangkap maksud baik Presiden Jokowi untuk serius membenahi sektor strategis BUMN terutama migas agar meningkatkan produksi, pendistribusian, pemasaran, manajemen dan kesejahteraan perusahaan.

"Perusahaan itu basisnya kinerja jadi gampang saja. Tapi masuk ke wilayah politis itu tidak sehat bagi perusahaan khususnya BUMN. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini bukan tidak mungkin diikuti oleh BUMN lain dan model seperti ini akan mengganggu ekonomi Indonesia apalagi BUMN yg punya asset besar 8200 T yang bersentuhan langsung kepada kehidupan rakyat Indonesia dan investasi asing yang juga akan berpikir menanamkan investasinya di Indonesia. Maka daripada kita sibuk dengan pro kontra yang tidak efektif ini sebaiknya energi kita habiskan untuk hal positif, saatnya kita bersatu untuk sama-sama membangun bangsa dan negara," pungkas Arnod. (OL-2)