LKPP Lelang Elektronik Hemat Keuangan Negara

KEPALA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menyoroti kasus korupsi pengadaan barang/jasa yang cukup tinggi. Ia menyebut, kasus korupsi untuk pengadaan barang/jasa merupakan yang tertinggi kedua ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk itu, ia mendorong pencegahan di bidang tersebut. Salah satunya dengan proses melalui pelelangan elektronik (e-tendering).

“Untuk itu dibutuhkan upaya pencegahan sebagaimana telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi," kata Roni di Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11).

Roni mengatakan total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 sebesar Rp5.335 triliun. Adapun nilai penghematan sebesar Rp177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing.

“Sebagai contoh, Pilpres 2019, pendampingan LKPP di KPU untuk pengadaan surat suara dari HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp872,6 miliar, diperoleh nilai kontrak sebesar Rp633,4 miliar atau selisih sekitar Rp291,38 miliar atau 30,8%," imbuhnya. (OL-8))

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus