Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Teten Masduki mengaku telah menerima berbagai masukan dari para pelaku usaha terkait hambatan-hambatan yang mengganjal kinerja sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Sulitnya pendirian usaha, sempitnya akses pembiayaan dan berbelitnya persyaratan ekspor serta perpajakan menjadi persoalan-persoalan yang harus dibenahi.
"Kami kumpulkan berbagai permasalahan dan menjadikan itu dasar pembentukan omnibus law. Apa saja regulasi yang menghambat, kita akan hilangkan," ujar Teten di Kantornya, Jakarta, Selasa (5/11).
Baca juga: Erick Thohir Bentuk Tim Satuan Tugas Kereta Cepat
Dalam waktu dekat, Kementerian KUKM akan menyusun naskah substansi sebagai dasar pembentuk Undang-Undang UMKM yang baru.
Teten mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang bersinggungan dengan sektor UMKM.
"Kami akan melakukan konsolidasi. Kami akan susun rencana strategis dan bentuk program management office-nya. Jadi nanti tidak diserahkan mentah ke kementerian masing masing, tidak mereka yang menerjemahkan sendiri. Kami yang menjadi penanggung jawab," jelas dia. (OL-8)
Pengelolaan logistik masih menjadi beban biaya dan operasional bagi banyak pelaku UMKM, khususnya yang sedang berupaya memperluas pasar.
PEMERINTAH Kota Palu, Sulawesi Tengah, menargetkan pembentukan 46 Koperasi Merah Putih rampung pada tahun ini. Target tersebut disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada.
Sepanjang 2025, perusahaan fintech lending AdaKami menyalurkan dukungan kepada delapan UMKM dari berbagai sektor melalui program Usaha Bareng AdaKami.
Program LAKSMI sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved