Menteri Edhy-Kadin Bahas Perbaikan Industri Perikanan

MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo siap membahas dengan jajarannya dan berkoordinasi dengan Kemenko Maritim dan Investasi agar bisa menghasilkan solusi terbaik di bidang perikanan dan kelautan. Hal itu disampaikan Menteri Edhy saat melakukan audiensi bersama perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rabu (30/10).

Rombongan Kadin berjumlah sekitar 20 orang dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto beserta 20-an anggota Kadin Indonesia lainnya guna menampung masukan demi perbaikan industri sektor kelautan dan perikanan ke depannya.   

"Kita mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama. Termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam. Apa masalah yang mereka hadapi, kita akan carikan jalan keluarnya," tutur Menteri Edhy dalam keterangan resmi, Kamis (31/10).

Menteri Edhy menyebut, setelah menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi.

"Kita akan sinkronkan landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan. Ini harus disatukan, tidak boleh saling bertabrakan," lanjut Menteri Edhy.

"Ada yang mengadu, bikin kapal dari luar, habis investasi banyak, dulu dapat izin bikin, sekarang tidak diberi izin lagi. Padahal izinnya kapalnya tidak tangkap di perairan Indonesia, melainkan di perairan lepas (highseas). Nah, aduan seperti ini misalnya juga harus kita sikapi dengan baik," tambah Menteri Edhy memberi contoh.

Beberapa waktu ke depan, KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

Menteri Edhy menegaskan, KKP akan selalu melibatkan nelayan baik itu perorangan maupun asosiasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

"Tugas ini panggilan kehormatan, kebanggaan yang diberikan Pak Presiden kepada saya untuk mengemban tugas yang sangat mulia. Jadi saya akan melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab," tandasnya.

baca juga: 88 Daerah Rentan Rawan Pangan Diatasi Serius

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebut, berbagai masukan yang disampaikan kepada KKP merupakan upaya untuk memperlancar investasi dan mendorong geliat ekspor.

"Pak Menteri menerima masukan tersebut, kemudian akan dievaluasi dan memanggil lagi semua stakeholder lain, sehingga menghasilkan keputusan yang win-win solution,"  ujarnya. (OL-3)