Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI ketidakpastian global yang dihadapi Indonesia akibar perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok perlu diantisipasidengan memperkuat perekonomian Indonesia, khusunya di sektor industri lewat peningkatan produksi dalam negeri.
"Indonesia dalam situasi seperti ini (perang dagang) harus menguatkan perekonomian dalam negeri. Potensi dalam negeri masih cukup besar karena penduduk kita merupakan pasar yang besar tadi," kata pakar ekonomi Emil Salim di sela-sela acara Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Kamis (17/10).
Dia menjelaskan, melalui program pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) bisa mendukung sektor-sektor ekonomi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nasional.
Begitu pula dengan peningkatan pangan dapat memenuhi kebutuhan pangan. Sementara terkait barang-barang impor, Indonesia perlu mendorong industri dalam negeri untuk menemukan barang substitusi.
Baca juga : Pembangunan Infrastruktur Belum Pacu Pertumbuhan Ekonomi
"Itu menjadi jalan keluar memanfaatkan pasar Indonesia yang besar ini dengan demikian kita bisa hindari trade war. Sehingga situasi ekonomi global yang tak menggembirakan kita cari pasar di domestik," tuturnya.
Dalam 5 tahun ke depan, apabila pemerintah mampu memanfaatkan pasar domestik maka ia yakin situasi global tidak terlalu berdampak pada ekonomi nasional.
Emil juga berharap agar pemerintah mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan ekonomi Indonesia seperti tekstil sehingga tidak terlalu bergantung pada impor.
"Intinya adalah kita gerakan produksi-produksi dalam negeri tadi agar lebih beraneka ragam," katanya. (OL-7)
Penguatan proses pembelajaran teknik yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi fokus utama ABB Motion melalui inisiatif ABB Motion Goes to Campus.
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved