Kamis 17 Oktober 2019, 21:16 WIB

Pembangunan Infrastruktur Belum Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Faustinus Nua | Ekonomi
Pembangunan Infrastruktur Belum Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Antara/Basri Marzuki
pembangunan kembali jembatan kuning di Palu, Sulawesi Tengah

 

PEMBANGUNAN Infrastruktur yang dijadikan fokus utama pada pemerintahan jilid pertama Presiden Joko Widodo dinilai Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, hal itu bukan berarti kegagalan dalam pembangunan infrastruktur, hanya saja menurutnya, pembangunan ekonomi harusnya tidak hanya fokus pada salah satu sektor saja.

"Saya tidak melihat kegagalan dari Jokowi, cuma masih kurang maksimal. Dia banyak membangun infrastruktur, tapi pembangunan ekonomi jangan hanya bertumpu pada satu sektor, harus dikembangkan lagi. Harus ada grand strategi," kata dia di sela-sela acara Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Kamis (17/10).

Menurut Piter selama 5 tahun periode pertama pemerintahan Jokowi, tidak terlihat strategi untuk menghambat penurunan pertumbuhan sektor industri. Padahal, perlambatan sektor industri sudah terasa sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Merujuk pada data badan pusat statistik (BPS) pertumbuhan industri pada kuartal kedua 2019 hanya mampu tumbuh sebesar 3,5%. Hal ini, lanjut Piter, didorong oleh hilirisasi industri yang tidak berjalan.

Baca juga : JK Tegaskan Indonesia Tidak Alami Deindustrialisasi

Derasnya barang impor yang masuk, juga turut memukul pertumbuhan industri dalam negeri.

Padahal, katanya, tren neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan selalu surplus. Sedangkan pada September ini saja neraca perdagangan mengalami defisit sebesar 160,5 juta dolar AS

"Sekarang defisit karena barang-barang komoditi sekarang turun. Dan impornya besar," ujarnya.

Ia pun menuturkan, di tengah ketidaksiapan industri dalam negeri, pemerintah malah sibuk membuka pasar bebas dengan penandatanganan sejumlah perjanjian dagang internasional seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Free Trade Agreement (FTA).

Hal tersebut dinilai justru tidak meningkatkan ekspor Indonesia. Sebaliknya malah meningkatkan arus impor barang dari luar negeri.

Menurutnya, barang-barang industri dalam negeri tidak diproduksi dan masih memiliki ketergantungan dengan impor bahan baku dan barang modal dari luar.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Modal Gaet Investor

"Secara natural mau tidak mau ekspor kita harus tumbuh. Kita tidak punya strategi menahan laju impor. Kita sibuk bikin CEPA dan FTA. Kita harus evaluasi perjanjian internasional ini," ucapnya.

Lebih jauh dia mengatakan, yang pertama harus dipikirkan oleh pemerintahan ke depan adalah cara meningkatkan pertumbuhan industri. Pasalnya, jika ke depan pemerintah akan fokus kepada sumber daya manusia (SDM) maka sektor industri harus ditingkatkan.

"Karena yang akan menyerap angkatan kerja manusia Indonesia adalah sektor industri. Yang akan menaikan pertumbuhan perekonomian juga dari sektor industri," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan Indonesia harus mengubah struktur ekonominya, tidak lagi bertumpu pada barang komoditi seperti tambang dan karet, namun harus kembangkan industri hilir dan juga mengurangi impor.

"Namun ketika impor dibatasi kita harus bangun industri. Karena bahan baku yang kita butuhkan harus disediakan dulu. Kita harus petakan industri kita seperti apa," pungkasnya, (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More