Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, meragukan kapasitas lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 yang baru saja dilantik pada Kamis, (17/10).
Piter tidak mempersoalkan latarbelakang kelima anggota baru BPK didominasi oleh politisi. Namun ia meragukan kapasitas para pengaudit keuangan tersebut.
"Sebenarnya politikus tidak masalah, asalkan pertama yang bersangkutan benar-benar punya kapasitas sebagai auditor dan punya kemampuan teknis yang berkaitan dengan kegiatan audit. Kedua, yang bersangkutan bisa bertindak netral menanggalkan baju partai," ujar Piter saat dihubungi Media Indonesia.
"Masalahnya yang terpilih, khususnya yang dari partai politik diragukan memenuhi syarat pertama dan kedua tersebut," sambungnya.
Menurut Piter, dengan komposisi lima anggota BPK yang baru, tidak akan ada perubahan kondisi BPK yang signifikan ke depan.
"BPK tidak berubah. Kan kondisinya sama dengan yang lalu," ungkapnya.
Meski begitu, ia mengharapkan agar kelima orang tersebut mampu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa. "Kedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jadilah negarawan, lepaskan baju partai," tandasnya.
Sebelumnya, lima anggota BPK RI periode 2019-2024 mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung. Pengambilan sumpah tersebut dipandu oleh Ketua MA Hatta Ali.
Kelima anggota terpilih BPK itu ialah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan Pius Lustrilanang. Prosesi acara pengambilan sumpah merujuk Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Sebagai informasi, empat dari lima anggota BPK yang baru memiliki latar belakang sebagai politikus.
Achsanul Qosasi misalnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX periode 2009-2014. Achsanul kemudian terpilih menjadi anggota BPK periode 2014-2019.
Kemudian Daniel Lumban Tobing, merupakan anggota DPR periode 2014-2019 dari PDIP. Daniel juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat.
Selanjutnya Harry Azhar Aziz, politikus Golkar ini juga merupakan anggota BPK periode 2014-2019. Sebelumnya ia juga anggota DPR dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX.
Terakhir, Pius Lustrilanang, mantan aktivis 1998 ini pernah menjajal sebagai anggota PDIP dan kemudian berpindah labuh ke Gerindra hingga akhirnya mendapatkan kursi di DPR. Pius juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX periode 2009-2014.
Sedangkan satu-satunya nama yang bukan politikus yakni Hendra Susanto. Ia merupakan pejabat karir di BPK. Sebelumya ia menjabat sebagai auditorat I.B di Auditorat Utama Keuangan Negara I, BPK. (OL-09)
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved