Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
EKONOM Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, meragukan kapasitas lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 yang baru saja dilantik pada Kamis, (17/10).
Piter tidak mempersoalkan latarbelakang kelima anggota baru BPK didominasi oleh politisi. Namun ia meragukan kapasitas para pengaudit keuangan tersebut.
"Sebenarnya politikus tidak masalah, asalkan pertama yang bersangkutan benar-benar punya kapasitas sebagai auditor dan punya kemampuan teknis yang berkaitan dengan kegiatan audit. Kedua, yang bersangkutan bisa bertindak netral menanggalkan baju partai," ujar Piter saat dihubungi Media Indonesia.
"Masalahnya yang terpilih, khususnya yang dari partai politik diragukan memenuhi syarat pertama dan kedua tersebut," sambungnya.
Menurut Piter, dengan komposisi lima anggota BPK yang baru, tidak akan ada perubahan kondisi BPK yang signifikan ke depan.
"BPK tidak berubah. Kan kondisinya sama dengan yang lalu," ungkapnya.
Meski begitu, ia mengharapkan agar kelima orang tersebut mampu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa. "Kedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jadilah negarawan, lepaskan baju partai," tandasnya.
Sebelumnya, lima anggota BPK RI periode 2019-2024 mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung. Pengambilan sumpah tersebut dipandu oleh Ketua MA Hatta Ali.
Kelima anggota terpilih BPK itu ialah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan Pius Lustrilanang. Prosesi acara pengambilan sumpah merujuk Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Sebagai informasi, empat dari lima anggota BPK yang baru memiliki latar belakang sebagai politikus.
Achsanul Qosasi misalnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX periode 2009-2014. Achsanul kemudian terpilih menjadi anggota BPK periode 2014-2019.
Kemudian Daniel Lumban Tobing, merupakan anggota DPR periode 2014-2019 dari PDIP. Daniel juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat.
Selanjutnya Harry Azhar Aziz, politikus Golkar ini juga merupakan anggota BPK periode 2014-2019. Sebelumnya ia juga anggota DPR dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX.
Terakhir, Pius Lustrilanang, mantan aktivis 1998 ini pernah menjajal sebagai anggota PDIP dan kemudian berpindah labuh ke Gerindra hingga akhirnya mendapatkan kursi di DPR. Pius juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX periode 2009-2014.
Sedangkan satu-satunya nama yang bukan politikus yakni Hendra Susanto. Ia merupakan pejabat karir di BPK. Sebelumya ia menjabat sebagai auditorat I.B di Auditorat Utama Keuangan Negara I, BPK. (OL-09)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved