Integritas BPK ke Depan Diragukan

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menjadi sorotan lantaran lembaga auditor negara itu akan didominasi oleh politisi dalam lima tahun ke depan.

Pemerhati anggaran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, mengatakan dominasi politisi di tubuh BPK akan membuat independensinya diragukan. Seharusnya kerja-kerja pemeriksaan keuangan negara harus mengedepankan profesionalisme dan kredibilitas.

“Kerja BPK terkait dengan kuantitas administratif dan kualitas kerja pengelolaan. Jika didominasi politisi, BPK berpotensi mengeluarkan rekomendasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu atau kelompok tertentu,” tuturnya, kemarin.

Kamis (26/9) lalu, DPR mengesahkan lima anggota BPK terpilih untuk periode 2019-2024. Kelimanya yaitu Pius Lustrilanang (politikus Partai Gerindra), Harry Azhar Azis (Golkar), Achsanul Qosasi (Demokrat), Daniel Lumban To-bing (PDIP), dan Hendra Susanto (auditor BPK).

Melihat komposisi keanggotaan baru BPK itu, sambung Yenny, bukan tak mungkin bakal terjadi conflict of interest di tubuh BPK mengingat hasil auditnya nanti akan diserahkan ke DPR.

“Ini bakal mengarah pada proses politik yang tidak pernah dapat terkawal oleh publik,” imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP yang sekaligus Ketua Pansel Calon Anggota BPK 2019-2014 Hendrawan Supratikno mengaku tak ada masalah dengan hasil pilihan DPR tersebut.

“DPR memang lembaga politik. Yang penting prinsipnya mengutamakan integritas dan kompetensi,” ucapnya.

Sebelumnya, sepuluh fraksi di Komisi XI DPR menggelar voting untuk memilih lima anggota BPK periode 2019-2014 pada Rabu (25/9). Hasilnya, Pius Lustrilanang memperoleh 43 suara, Daniel Lumban Tobing 41 suara, Hendra Susanto 41 suara, Achsanul Qosasi 31 suara, dan Harry Azhar Azis 29 suara. (*/E-2)