Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
KOMISI XI DPR RI telah menetapkan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024.
Kelima nama itu di antaranya Pius Lustrilanang, Hendra Susanto, Daniel Tobing, Achsanul Qosasi, dan Harry Azhar Azis.
Penetapan tersebut dilakukan melalui pemungutan suara oleh anggota Komisi XI yang terdiri dari 10 fraksi pada Rabu (25/9) di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.
Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, komposisi tersebut memang didominasi politikus.
Baca juga : Kewenangan Audit Investigatif BPK Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Seperti diketahui, empat dari lima nama anggota BPK berasal dari partai politik. Di antaranya Pius Lustrilanang (Gerindra), Harry Azhar Azis (Golkar), Achsanul Qosasi (Demokrat), dan Daniel Tobing (PDIP).
Sementara Hendra Susanto adalah pimpinan BPK periode sebelumnya yang terpilih kembali.
"Seperti memindahkan ruangan DPR ke BPK. Ini akan makin mengurangi legitimasi hasil kerja BPK," ujar Lucius melalui pesan singkat kepada Media Indonesia, Rabu (25/9).
Selanjutnya, kelima anggota BPK ini akan diserahkan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI Kamis (26/9) esok. (OL-7)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved