Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ERA digitalisasi yang kini melanda dunia perbankan tidak bisa dihindari. Semua perbankan harus menerapkan digitalisasi dalam operasional mereka supaya tidak tertinggal.
Tidak terkecuali, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah harus menerapkan digitalisasi meski faktanya nasabah pembiayaannya mayoritas dari kelompok prasejahtera yang bahkan banyak belum mengenal telepon seluler.
Direktur BTPN Syariah, Gatot Adhi Prasetyo, mengakui sebagian besar nasabahnya di luar jangkauan telepon seluler. Namun pihaknya mau tidak mau harus menerapkan digitalisasi karena faktanya nasabahnya sudah mendekati urban dan mulai melek teknologi seiring peningkatan kelas mereka.
"Kami ingin edukasi mereka siap-siap hadapi era digitalisasi. Untuk ke sana kami harus edukasi karyawan lebih dahulu. Misalnya dengan melayani nasabah dengan menggunakan tab (tablet)," ujarnya di Semarang Selasa (24/9).
Gatot mengatakan penggunaan tablet ketika melayani nasabah pembiayaan prasejahtera sebenarnya menjadi upaya menuju digitalisasi.
Baca juga: Pembiayaan BTPN Syariah Capai Rp8,54 T
Namun dia mengungkapkan pihaknya tidak akan buru-buru jangan sampai digitalisasi bukan mempermudah namun justru menjadi beban bagi nasbahnya yang berasal dari keluarga prasejahtera.
"Edukasi nasabah prasejahtera untuk menggunakan telepon seluler untuk bertransaksi tidaklah mudah. Kami coba sediakan sediakan hp (ponsel) mereka lupa pinnya. Jika belum saatnya nanti malah akan menjadi beban. Karena itu kami harus hati hati. Di segmen ini harus benar benar teliti," ujarnya.
Branch Manager BTPN Syariah Area Jateng, Dewi Susilowati, mengatakan nasabah prasejahtera di wilayahnya berjumlah 204 ribu orang. Sementara total nasional jumlah nasabah prasejahtera BTPN syariah nasional 3,6 juta orang.
Busines coach BTPN Syariah Muhammad Bardansyah mengatakan BTPN Syariah merupakan satu satunya bank yang memberikan pembiayaan khusus kelompok prasejahtera. (A-4)
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Shopee 10 tahun dorong UMKM, brand lokal, dan kreator tumbuh digital
Menko Airlangga menegaskan bahwa sektor digital kini berkedudukan sebagai mesin ketiga (third engine) pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meski pembayaran nontunai kian dominan, pelaku industri menilai ketersediaan uang tunai tetap menjadi elemen penting.
Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kerap diukur lewat valuasi dan pendanaan, MDI Ventures menghadirkan perspektif berbeda.
Pemerintah tengah bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), gelombang pendataan nasional yang menjadi fondasi penting dalam membaca denyut ekonomi Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved