Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ERA digitalisasi yang kini melanda dunia perbankan tidak bisa dihindari. Semua perbankan harus menerapkan digitalisasi dalam operasional mereka supaya tidak tertinggal.
Tidak terkecuali, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah harus menerapkan digitalisasi meski faktanya nasabah pembiayaannya mayoritas dari kelompok prasejahtera yang bahkan banyak belum mengenal telepon seluler.
Direktur BTPN Syariah, Gatot Adhi Prasetyo, mengakui sebagian besar nasabahnya di luar jangkauan telepon seluler. Namun pihaknya mau tidak mau harus menerapkan digitalisasi karena faktanya nasabahnya sudah mendekati urban dan mulai melek teknologi seiring peningkatan kelas mereka.
"Kami ingin edukasi mereka siap-siap hadapi era digitalisasi. Untuk ke sana kami harus edukasi karyawan lebih dahulu. Misalnya dengan melayani nasabah dengan menggunakan tab (tablet)," ujarnya di Semarang Selasa (24/9).
Gatot mengatakan penggunaan tablet ketika melayani nasabah pembiayaan prasejahtera sebenarnya menjadi upaya menuju digitalisasi.
Baca juga: Pembiayaan BTPN Syariah Capai Rp8,54 T
Namun dia mengungkapkan pihaknya tidak akan buru-buru jangan sampai digitalisasi bukan mempermudah namun justru menjadi beban bagi nasbahnya yang berasal dari keluarga prasejahtera.
"Edukasi nasabah prasejahtera untuk menggunakan telepon seluler untuk bertransaksi tidaklah mudah. Kami coba sediakan sediakan hp (ponsel) mereka lupa pinnya. Jika belum saatnya nanti malah akan menjadi beban. Karena itu kami harus hati hati. Di segmen ini harus benar benar teliti," ujarnya.
Branch Manager BTPN Syariah Area Jateng, Dewi Susilowati, mengatakan nasabah prasejahtera di wilayahnya berjumlah 204 ribu orang. Sementara total nasional jumlah nasabah prasejahtera BTPN syariah nasional 3,6 juta orang.
Busines coach BTPN Syariah Muhammad Bardansyah mengatakan BTPN Syariah merupakan satu satunya bank yang memberikan pembiayaan khusus kelompok prasejahtera. (A-4)
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
Di tengah ekspansi ekonomi digital yang kian cepat, industri financial technology (fintech) Indonesia memasuki fase baru: dari mengejar pertumbuhan.
Meski potensi ekonomi digital besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek literasi.
Peran AI sebagai intelligent trust, bukan pengganti tanggung jawab manusia, melainkan alat untuk memperkuat transparansi, keadilan distribusi, dan pengambilan keputusan beretika.
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Inflasi Januari 2026 naik ke 3,55%. Bank Indonesia menahan BI Rate di 4,75% jelang Ramadan dan Idulfitri, seiring tekanan musiman dan nilai tukar rupiah.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved