Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghormati proses hukum yang tengah dihadapi Perum Perindo atas penangkapan sejumlah direksi dan pegawai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/9).
Perseroan pun diminta kooperatif dan memberikan segala informasi yang dibutuhkan sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum.
"Kementerian BUMN menghormati dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, termasuk mengenai nonaktif direksi akan dikonsultasikan dengan Biro Hukum Kementerian BUMN," ujar Deputi Bidang Agro Industri dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro melalui keterangan resmi, Selasa (24/9).
Baca juga: 3 Pejabat Terkait Impor Ikan Ditangkap
Selama proses hukum berjalan, ia meminta manajemen Perum Perindo tetap menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Perseroan harus terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.
Sebelumnya, Senin (23/9) malam, KPK menangkap sembilan orang di Jakarta dan Bogor terkait kasus kuota impor ikan. Tiga dari sembilan orang yang ditangkap diketahui mengisi jabatan direksi Perum Perindo. (OL-2)
PT Pertamina berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Pembina UMKM Paling Berdedikasi dalam ajang UMKM BUMN Award 2025.
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rini menjelaskan bahwa Tom Lembong pernah menugaskan PT PPI untuk mengendalikan harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri.
Mulai dari masa awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar antarwilayah, hingga era Orde Baru yang membangun jalan nasional, pelabuhan, dan irigasi.
Perjalanan usaha sering kali berawal dari kecintaan pada tradisi keluarga. Inilah yang dialami Ratna, pemilik Baker’s Gram, sebuah UMKM di bidang kuline.
PENGAMAT badan usaha milik negara (BUMN) Toto Pranoto menyoroti peran penting PT Pegadaian untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
MK kalbulkan penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Ini respon dari Partai Perindo.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa sejumlah partai politik (parpol) dalam KIM menyatakan tidak keberatan bahwa ada sejumlah parpol yang bergabung dalam koalisi.
Perindo secara resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kamis (15/8).
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Posisi Hary Tanoesoedibjo digantikan anaknya, Angela Tanoesoedibjo.
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved