Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).
Uji kelayakan dan kepatutan tersebut sudah dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Sampai dengan pukul 13.00 WIB, 3 nama telah memaparkan presentasinya, yakni mantan Kepala BPK Sumsel I Gede Kastawa, mantan Auditor BPK Hendra Susanto, dan mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf.
Baca juga: Rayakan Hari Pelanggan, Direksi PLN Datangi Panti Wreda
Dalam pemaparannya, I Gede Kastawa menilai BPK harus memperluas cakupan pemeriksaannya. “Tidak hanya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan yang sifatnya lebih administratif daripada substansial,” ujarnya.
Sementara, Hendra Susanto mengatakan perlunya kemandirian BPK dalam hal kecukupan anggaran pemeriksaan dan rekrutmen pemeriksa. Hendra mengakui bahwa kemandirian dalam hal anggaran tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, ia akan mengusulkan kepada DPR perihal kemandirian anggaran BPK.
“Kemandirian anggaran BPK tentu akan berdampak pada tugas dan fungsi yang tidak akan terpengaruh oleh pihak lain sehingga mengurangi conflict of interest dengan pihak-pihak terkait,” paparnya.
Di sisi lain, Syarkawi Rauf menilai BPK masih terlalu terfokus pada pemeriksaan keuangan. Namun, menurutnya, hal itu wajar karena pemeriksaan keuangan bersifat mandatori ke BPK. Padahal, menurutnya, pemeriksaan kinerja inilah yang diharapkan bisa menjadi instrumen untuk mendorong akselerasi pencapaian kesejahteraan rakyat.
“Karena dalam proses pemeriksaan kinerja ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa diberikan kepada entitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kaitannya dengan program-program pengembangan kesejahteraan rakyat,” kata Syarkawi.
Baca juga: Darmin Sebut Fintech Masa Depan Perekonomian Indonesia
Adapun, ada 8 orang yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan hari ini, yakni I Gede Kastawa, Hendra Susanto, Gunawan Adji, Muhammad Syarkawi Rauf, Bambang Pamungkas, Suharmanta, Akhmad Muqowam, dan Harry Azhar Azis.
Sejak hari Senin (2/9/2019) kemarin Komisi XI DPR RI telah menguji 16 calon anggota BPK RI dari total 32 calon. Uji kelayakan akan selesai pada Kamis (5/9) besok. (OL-6)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved