Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
UNTUK mencapai pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang lebih tinggi Indonesia harus menjadi negara yang ramah investasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satunya, Indonesia harus terbuka dengan adanya penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Kenaikan produktivitas dan inovasi riset Itu mungkin kalau ada pertukaran dengan yang disebut FDI. Jepang, Korea, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sangat open terhadap FDI," kata Sri di Menara Astra, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
Dirinya menyebut, terbukanya ketiga negara tersebut terhadap FDI, memungkinkan ketiganya bukan hanya mendapatkan dana segar, tapi juga mengadopsi riset dari negara lain.
Baca juga : Pemerintah Bisa Lakukan 4 Hal Ini untuk Menarik Investasi Asing
Interaksi yang terjalin dari FDI, kata Sri, memberikan peluang bagi negara untuk terus tumbuh.
"Kalau Indonesia tidak ramah terhadap investasi, kita tidak akan tumbuh. Interaksi tersebut memungkinkan kita bisa belajar. Itu adalah sikap dasar supaya kita bisa menyerap ide-ide baru," tuturnya.
Untuk itu, dalam lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, Sri mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan kualitas dari pembuatan kebijakan, serta memperkuat riset guna menciptakan inovasi baru dalam mengatur pemasukan serta pengeluaran negara.
"Jadi kita gak cuma mengeluarkan duit, kita belanja ini, kita membuat ini, kita utang, tapi tidak ada inspirasionnya," tukas Sri.
Untuk diketahui, realisasi investasi asing langsung di Indonesia hanya 22,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2018. Angka tersebut lebih kecil dibanding Filipina yang berada di angka 25%, Malaysia 43%, dan Vietnam 60%. (OL-7)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Airlangga Klaim Ekonomi Indonesia jadi Referensi Negara ASEAN
DI tengah ketidakpastian pasar keuangan global, penurunan tarif bea masuk dari Amerika Serikat (AS) memberi ruang napas baru bagi sejumlah negara.
Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih baik dalam menghadapi gelombang tarif baru dari AS.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI rate harus segera disambut pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Per kuartal II 2025 yang lalu, konsumsi swasta dan pemerintah menyumbang 62,53% terhadap PDB, sementara investasi menyumbang 27,83%.
SENIOR Economist DBS Bank Radhika Rao turut buka suara atas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang mencapai 5,12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved