Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI, Joko Widodo, menerima kunjungan pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/7). Pertemuan tersebut membahas rencana investasi Hyundai Motors di Indonesia. Pertemuan tersebut juga membicarakan masa depan kendaraan listrik.
"Di dalamnya termasuk electrical vehicle (mobil listrik), fuel shell vehicle, kendaraan otonom. Bahkan, industri ini sedang mempertimbangkan untuk flying vehicle (mobil terbang) pembahasan seputar teknologi," ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu pimpinan Hyundai Motors di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/7).
Baca juga: Mendagri Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Menyejukkan
Menurut Airlangga, Presiden menanggapi positif tentang pembahasan masa depan industri otomotif di Indonesia. Sebab, Presiden ingin menjadikan automotif sebagai andalan ekspor ke depan.
Namun, dia menyebut ada beberapa hal yang masih dikaji Hyundai Motors sebelum berinvestasi di Indonesia, salah satunya soal kawasan dan insentif yang bisa diberikan pemerintah.
Mereka juga meminta pemerintah memberikan kompensasi berupa tax holiday dan skema impor ke beberapa negara bila diberikan izin memproduksi mobil di Tanah Air. "Kan kita sudah punya perjanjian perdagangan dengan Korea, ASEAN-Korea, dan ASEAN-China," jelasnya.
Mengenai Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik, Airlangga mengatakan sedang dalam proses termasuk aturan turunannya. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved