PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menolak permintaan pemerintah agar pelaku industri pariwisata ikut terlibat menanggung beban penurunan harga tiket pesawat terbang. Permintaan itu bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata yang tengah mengalami kelesuan.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan sejak maskapai menaikkan harga tiket pada akhir 2018, industri pariwisata sudah sangat tertekan. Tingkat okupansi hotel menurun. Akhirnya, pelaku usaha perhotelan harus menurunkan harga sewa kamar untuk menarik pelanggan.
"Tanpa diminta, kami sudah turunkan harga. Di lapangan sudah terjadi sejak lama. Itu kita lakukan untuk tingkatkan okupansi," ujar Hariyadi di Jakarta, Selasa (23/7).
Ketimbang membebani sektor lain yang sudah menderita, ia mendesak pemerintah bertindak serius membenahi industri penerbangan yang dianggap sudah sangat tidak sehat.
Baca juga: Pemerintah: Pariwisata dan Maskapai Bisa Berbagi Diskon
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia itu mengatakan persoalan utama yang seharusnya menjadi fokus pemerintah adalah menyudahi praktik kartel harga oleh dua perusahaan besar di sektor penerbangan.
"Kalau melihat kondisi sekarang, kita khawatir ke depan akan lebih buruk. Tidak ada persaingan di industri penerbangan kita. Sebanyak 97% penerbangan dikuasai Garuda dan Lion beserta anak usaha mereka. Ini yang membuat harga menjadi tinggi," jelas dia.
Ia pun meminta pemerintah membuka kran persaingan dengan mendukung keberadaan maskapai lain di luar dua grup penguasa yang ada. Untuk saat ini, menurutnya, yang paling siap dari segi regulasi dan permodalan memang hanya AirAsia.
"Satu-satunya jalan ya hadirkan kompetitor baru dan yang paling siap adalah AirAsia. Kalau pemerintah serius, itu yang harus dilakukan. Berikan tambahan rute dan jadwal penerbangan. Pasti akan terjadi koreksi harga secara signifikan," tutur Hariyadi.
Selain itu, pemerintah juga diminta menjaga agen-agen perjalanan daring dari intimidasi dua perusahaan penguasa penerbangan Tanah Air.
"Kalau kita lihat di online-online travel agent kan tidak ada AirAsia. Itu juga yang harus dibenahi. Sebenernya masyarakat sudah tahu tetapi karena ada yang memback-up, ada yang tidak mau menerapkan good governance, ya seperti itu jadinya," tandas Hariyadi.(OL-5)
