Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi), yang terdiri dari berbagai asosiasi yakni Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir), dan Asosiasi Sawit Masa Depanku (Samade) mendesak pemerintah untuk mempermudah prosedur dan persyaratan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Selama ini, petani yang hendak mengikuti PSR harus terlebih dulu melalui banyak prosedur. Tidak sedikit dari mereka yang mundur atau tidak lolos karena syarat yang dibutuhkan tidak lengkap. Alhasil, program peremajaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawit pun berjalan tidak maksimal.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertanian menetapkan delapan syarat bagi petani penerima program PSR. Salah satu yang sulit dipenuhi petani ialah STDB (Surat Tanda Daftar Budi daya). STDB adalah surat yang diterbitkan pihak kabupaten/kota kepada petani yang sudah terdata.
"Sementara, ada pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk mendata petani plasma dan petani swadaya itu sendiri," ujar Ketua Umum Aspekpir Setioyono kepada Media Indonesia, Minggu (14/7).
Selain meminta penyederhanaan prosedur, ia juga memohon agar biaya pendanaan PSR ditambahkan. Selama ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan alokasi Rp25 juta per hektare.
"Kami berharap dana tersebut bisa ditingkatkan mencapai Rp45 juta per hektare sebagaimana harapan dari ratusan ribu petani di Indonesia," ucapnya.(OL-09)
