Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan tak menutup kemungkinan pihaknya untuk menaikkan gaji pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI)
"Kan kita semuanya tentunya akan berupaya meningkatkan profesionalsime. Sebenarnya tidak hanya TNI, tapi aparat penegak hukum dan seluruh bagian birokrasi," kata Sri di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (8/7).
Dirinya menyatakan, TNI dan seluruh aparat penegak hukum merupakan salah satu bagian penting dalam membangun birokrasi di Indonesia.
Baca juga : Presiden Teken PP THR dan Gaji ke-13 TNI-Polri
Atas dasar hal itu, dirinya menyatakan pihaknya akan menimbang lebih jauh terkait usulan kenaikan gaji pokok TNI tersebut.
"Kan disampaikan di sidang kabinet, merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi dan membangun aparat institusi publik yang baik. Kita lihat dari keuangan negara," tuturnya.
Untuk diketahui, dalam rapat badan Anggaran DPR, Fraksi Partai Demokrat, Hadi Wahyu Sanjaya mengusulkan agar pemerintah menaikkan gaji pokok TNI. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan TNI. (OL-7)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Sekretaris DPRD Jawa Barat (Jabar), memastikan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi pimpinan serta anggota dewan di Jabar.
Terkait tunjangan rumah dinas, kebijakan itu telah diterima untuk anggota DPR RI periode 2024–2029 karena mereka tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan.
Kenaikan gaji akan dianggarkan pada 1 Maret 2025 dan diterima pada awal bulan April 2025 dari gaji pokok Rp3 juta menjadi Rp4 juta
Industri dengan fluktuasi laba dan rugi yang lebih besar, seperti pertambangan dan jasa pertambangan, cenderung menawarkan proporsi bonus lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.
Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid mengatakan para hakim meminta kenaikan gaji sebanyak 142%.
Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa usulan tersebut sangat jauh dari harapan dan tuntutan yang disampaikan oleh para hakim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved