Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan tak menutup kemungkinan pihaknya untuk menaikkan gaji pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI)
"Kan kita semuanya tentunya akan berupaya meningkatkan profesionalsime. Sebenarnya tidak hanya TNI, tapi aparat penegak hukum dan seluruh bagian birokrasi," kata Sri di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (8/7).
Dirinya menyatakan, TNI dan seluruh aparat penegak hukum merupakan salah satu bagian penting dalam membangun birokrasi di Indonesia.
Baca juga : Presiden Teken PP THR dan Gaji ke-13 TNI-Polri
Atas dasar hal itu, dirinya menyatakan pihaknya akan menimbang lebih jauh terkait usulan kenaikan gaji pokok TNI tersebut.
"Kan disampaikan di sidang kabinet, merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi dan membangun aparat institusi publik yang baik. Kita lihat dari keuangan negara," tuturnya.
Untuk diketahui, dalam rapat badan Anggaran DPR, Fraksi Partai Demokrat, Hadi Wahyu Sanjaya mengusulkan agar pemerintah menaikkan gaji pokok TNI. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan TNI. (OL-7)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Sekretaris DPRD Jawa Barat (Jabar), memastikan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi pimpinan serta anggota dewan di Jabar.
Terkait tunjangan rumah dinas, kebijakan itu telah diterima untuk anggota DPR RI periode 2024–2029 karena mereka tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan.
Kenaikan gaji akan dianggarkan pada 1 Maret 2025 dan diterima pada awal bulan April 2025 dari gaji pokok Rp3 juta menjadi Rp4 juta
Industri dengan fluktuasi laba dan rugi yang lebih besar, seperti pertambangan dan jasa pertambangan, cenderung menawarkan proporsi bonus lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.
Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid mengatakan para hakim meminta kenaikan gaji sebanyak 142%.
Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa usulan tersebut sangat jauh dari harapan dan tuntutan yang disampaikan oleh para hakim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved