Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan hingga Selasa (2/7) sebanyak 99,9% gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) sudah cair dan hanya tersisa 0,01% belum terealisasi.
"Gaji ke-13 yang belum cair tersebut dikarenakan satuan kerja di daerah yang memang mereka atau petugasnya sedang cuti halangan," kata Menkeu di Jakarta, Selasa (2/7).
Pada umumnya, kata dia, seluruh gaji ke-13 tersebut sudah dicairkan dengan dana mencapai Rp20 triliun.
Bagi aparatur sipil negara (ASN) yang belum menerima pencairan gaji ke-13, dia meminta agar bersabar karena terkendala satuan kerja daerah.
"Mungkin saja tenaga satkernya sedang berhalangan atau ada perubahan DIPA, jadi mayoritas semuanya sudah terbayarkan gaji ke-13 hari ini," ujar dia.
Sementara itu, Asnawati salah seorang PNS asal Sumatra Barat mengatakan gaji ke-13 sudah dicairkan sekitar satu minggu sebelumnya. Saat pencairan juga harus berdesak-desakan di bank karena ramainya masyarakat yang mengambil.
Baca juga: Kemenkeu Sebut Lapindo Baru Bayar Utang Rp5 Miliar
"Saya sudah menunggu-nunggu pencairan gaji ke-13 ini, karena untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup," ujar dia.
Pensiunan PNS lainnya asal Kota Padang, Temin, mengatakan baru bisa mencairkan gaji ke-13 pada Senin (1/7). Padahal, di daerah lain sudah terlebih dahulu menyalurkannya.
"Saya sudah lama menunggu gaji ke-13 ini agar cair, karena kebutuhan juga banyak. Tapi sepertinya tidak semua daerah pencairannya sama," ujar dia.
Ke depan, ia berharap pemerintah semakin mempermudah dan mempercepat pencairan gaji ke-13 agar bisa digunakan PNS maupun pensiunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. (X-15)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved