Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengatakan bahwa pihaknya masih menyeleksi berkas pendaftaran dari 64 orang yang mengajukan diri untuk mengisi lima kursi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan kosong pada Oktober mendatang.
"Nama-nama yang daftar lagi kami list, terus menyeleksi persyaratan administrasinya, kita menyeleksi makalah yang diajukan, dan persyaratan-persyaratan lain, kita cek semuanya," katanya saat ditemui di ruang Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (2/7).
Misbakhun mengatakan bahwa DPR ingin orang-orang yang akan mengisi kursi anggota BPK nanti ialah yang memiliki kapasitas. Nantinya, kata dia, Komisi XI akan memutuskan apakah 64 pendaftar tersebut bisa lolos seleksi ke tahap selanjutnya atau tidak.
Baca juga: Tiket Murah Pesawat Terbatas, JK: Kalau Beraku Umum Bisa Bangkrut
"Setelah itu nanti (berkas) dikirimkan ke DPD. Setelah dari DPD kembali lagi ke Komisi XI, baru dilakukan fit and proper test, baru setelah itu dilakukan pemilihan," katanya. Sayangnya, Misbakhun enggan menyampaikan siapa-siapa saja yang telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPK.
Sebagai informasi, lima kursi anggota BPK masa jabatan 2014-2019 akan berakhir pada Oktober mendatang. Kelima anggota tersebut adalah Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi dan Eddy Mulyadi Supardi (alm). (OL-8)
Tiga saksi itu merupakan pihak swasta yakni Fujika Senna Oktavia, Fitriyani Nugroho, dan Mochamad Riza Ghozali. Pemeriksaan dilakukan di luar Jakarta.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved