Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengatakan bahwa pihaknya masih menyeleksi berkas pendaftaran dari 64 orang yang mengajukan diri untuk mengisi lima kursi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan kosong pada Oktober mendatang.
"Nama-nama yang daftar lagi kami list, terus menyeleksi persyaratan administrasinya, kita menyeleksi makalah yang diajukan, dan persyaratan-persyaratan lain, kita cek semuanya," katanya saat ditemui di ruang Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (2/7).
Misbakhun mengatakan bahwa DPR ingin orang-orang yang akan mengisi kursi anggota BPK nanti ialah yang memiliki kapasitas. Nantinya, kata dia, Komisi XI akan memutuskan apakah 64 pendaftar tersebut bisa lolos seleksi ke tahap selanjutnya atau tidak.
Baca juga: Tiket Murah Pesawat Terbatas, JK: Kalau Beraku Umum Bisa Bangkrut
"Setelah itu nanti (berkas) dikirimkan ke DPD. Setelah dari DPD kembali lagi ke Komisi XI, baru dilakukan fit and proper test, baru setelah itu dilakukan pemilihan," katanya. Sayangnya, Misbakhun enggan menyampaikan siapa-siapa saja yang telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPK.
Sebagai informasi, lima kursi anggota BPK masa jabatan 2014-2019 akan berakhir pada Oktober mendatang. Kelima anggota tersebut adalah Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi dan Eddy Mulyadi Supardi (alm). (OL-8)
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved