Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto akan segera bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyikapi hasil pemeriksaan baik dari OJK maupun Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk.
"Kan P2PK dilihat dari profesi akuntingnya kantor akuntan publik (KAP) dan auditornya, sedangkan OJK melihat sebagai perusahaan publik. Jadi bagaimana sikap yang harus dikeluarkan oleh OJK dalam menyikapi situasi ini," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/6).
Saat ini, lanjut Hadiyanto, pihaknya masih melakukan finalisasi pemeriksaan terkait kemungkinan dugaan pelanggaran terhadap standar akuntansi dari penyajian laporan keuangan Garuda.
"Kita masih finalisasi pemeriksaan yang terkait dengan kemungkinan adanya dugaan pelanggaran standar audit. Tapi itu masih belum konklusif," ungkapnya.
Baca juga: OJK masih Pelajari Laporan Keuangan Garuda Indonesia
Jika nantinya memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh kantor akuntan publik bersangkutan, Hadiyanto menyebut sanksi yang akan diberikan tergantung dari jenis pelanggarannya.
"Tergantung level pelanggarannya. Kan ada berat, ringan. Ada rekomendasi, ada peringatan, pembekuan, skorsing. Tergantung nanti," tuturnya.
Ia pun menekankan saat ini belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Adapun terkait kejanggalan baru yang ditemukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) atas laporan keuangan Garuda, Hadiyanto enggan menanggapi lebih jauh.
"Itu saya ngga masuk teknikalnya, tapi wewenang P2PK memeriksa apakah menemukan dugaan pelanggaran standarisasi KAP," pungkasnya.(OL-5)
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Konsisten memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan kinerja positif melalui pertumbuhan kredit yang solid.
Laporan keuangan bulanan (bank only) dari Bank Mandiri Januari 2026 mencatat realisasi kredit perseroan tumbuh 15,62% secara tahunan (year on year) menjadi Rp1.511,4 triliun.
PT Pegadaian berhasil menorehkan kinerja positif di tahun 2025 dengan mencetak laba bersih sebesar Rp8,34 triliun.
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyatakan bahwa rating Moody's tidak berdampak terhadap kinerja kredit bank yang dipimpin oleh Hendra Lembong tersebut.
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia (Tugu Insurance), anak usaha PT Pertamina, kembali menorehkan capaian positif di kancah internasional.
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatatkan kinerja yang solid sepanjang 2025. Per Desember 2025, perseroan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp318,84 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved