Menkeu: Pemerintah Hati-Hati Kelola ULN

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan peningkatan utang luar negeri (ULN) Indonesia bukan masalah. Dirinya mengungkapkan utang merupakan salah satu instrumen APBN yang dikelola untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik.

"Utang dijadikan instrumen untuk menjaga momentum, pertumbuhan ekonomi serta akselerasi pembangunan nasional," kata Sri pada Raker Komisi XI dengan Menteri Keuangan mengenai Pengambilan keputusan Asumsi Dasar RAPBN 2020 di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Dirinya mengyatakan di tengah pertumbuhan ULN Indonesia, pemerintah senantiasa mengambil langkah hati-hati dalam mengelola APBN.

Sri juga menyebut pada tahun 2019, pertumbuhan utang justru berada di level -14%. Hal itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan belanja produksi mencapai Rp1.000 triliun.

"Saat growth utang menurun, justru belanja produktif meningkat. Mungkin ini bisa memberikan gambaran kita sangat hati-hati mengelola utang," jelas Sri.

Baca juga: ULN Akhir Maret Tumbuh, BI: Faktor Penguatan Nilai Tukar Rupiah

Selain itu, dirinya meyakini pemerintah juga akan tetap menjaga rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada angka 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan APBN.

Untuk diketahui, Bank Indonesia mencatat adanya pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 8,7% (yoy) pada akhir April 2019 menjadi US$389,9 miliar.

Di tengah pertumbuhan ULN tersebut, BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkendali. Kondisi tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2019 sebesar 36,5%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.

Di sisi lain, struktur ULN Indonesia juga tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2% dari total ULN.(OL-5)