Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kebutuhan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2020 antara 5,3-5,6% berkisar antara Rp5.802,6-5.823,2 triliun.
"Kebutuhan investasi untuk bisa tumbuh antara 5,3% hingga 5,6% adalah Rp 5.802,6 triliun hingga Rp 5.823,2 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI dengan agenda pembahasan asumsi dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/6).
Kebutuhan investasi yang berasal dari swasta menjadi sangat penting berkisar antara Rp4.221,3-4.205,5 triliun. Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan akan berkontribusi pada kisaran Rp246,7-261,4 triliun dan pemda kisaran Rp293,2-310,6 triliun.
Sementara itu, sambung Sri Mulyani, BUMN diperkirakan masih akan melakukan ekspansi investasi antara Rp471,7-473,4 triliun. Sedangkan, untuk Foreign Direct Investment (FDI) dalam bentuk penanaman modal asing masih akan konstan di kisaran Rp426,5-428,6 triliun.
"Ini yang menggambarkan, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,6% peranan investasi swasta menjadi sangat penting, sehingga policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi jadi kunci apakah perbaikan infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, pasar tenaga kerja, maupun policy untuk simplifikasi dan regulasi yang bisa positif bagi investasi," tuturnya.
Baca juga: Investasi Diperkirakan Menguat di Kuartal II
Tak hanya itu, pihaknya juga akan menggunakan instrumen fiskal APBN dalam rangka mendukung kebutuhan investasi tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kebutuhan investasi tahun 2016 sebesar Rp4.040,2 triliun, tahun 2017 sebesar Rp4.370,6 triliun, tahun 2018 Rp4.790,6 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp5.276,6 triliun.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020 kepada DPR RI pada Senin (20/5). Dalam kesempatan tersebut, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020. Untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengusulkan di kisaran 5,3-5,6%.(OL-5)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved