Indikator Ekonomi Catat Keberhasilan Pembangunan Pertanian

PEMBANGUNAN infrastruktur, utamanya jalan, yang telah menurunkan angka kecelakaan di musim mudik lebaran 2019, bukan satu-satunya prestasi pemerintah. Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) juga terus memberikan catatan positif dalam memperbaiki taraf ekonomi penduduk tanah air melalui program dan kebijakan pembangunan pertanian.

Dalam empat tahun terakhir (2014-2018) kesejahteraan penduduk perdesaan yang mayoritas adalah petani, terlihat semakin membaik kondisinya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Ketut Kariyasa dalam keterangan tertulisnya akhir pekan ini.

Kariyasa menyertakan beberapa indikator yang representatif untuk menunjukkan kondisi tersebut. Seperti meningkatnya daya beli atau kesejahteraan masyarakat, menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat, stabilnya atau inflasi bahan makanan/pangan, dan menurunnya jumlah penduduk miskin.

“Membaiknya daya beli atau kesejahteraan petani terlihat dari membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dalam empat tahun terakhir,” ujar Kariyasa.

Baca juga: Meski Libur Lebaran, Petugas Karantina Pertanian Tetap Bekerja

Ia melanjutkan, menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2014-2018, NTP terus meningkat dari 102,03 (2014)  meningkat menjadi 102,46 (2018). Demikian halnya dengan NTUP, juga terus meningkat dan bahkan menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari NTP. Pada 2014 besarnya NTUP adalah 106,05 dan 2018 meningkat menjadi 111,83.   

“Membaiknya daya beli masyarakat, ternyata juga diikuti oleh semakin meratanya atau menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal itu ditandai oleh menurunnya Gini Ratio. Pada Maret 2013, secara nasional Gini ratio masih 0,424 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389,” urainya.

Kemudian pada September 2018 pemerataan pendapatan kembali membaik yang ditandai oleh menurunnya Gini Ratio menjadi 0,384. Sejalan pada tingkat nasional, ketimpangan pendapatan masyarakat di perkotaan dan perdesaan juga menurun.  

“Yang cukup membanggakan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat perdesaan lebih baik dibandingkan di perkotaan, yang ditandai Gini Ratio di perdesaaan selalu lebih rendah dari perkotaan,” tambahnya.

Pada Maret 2013, Gini Ratio di perkotaan 0,431 dan di perdesaan 0,320 dan pada Maret 2018 turun masing-masing menjadi 0,401 di perkotaan dan 0,324 di perdesaan. Pada September 2018, kembali turun masing-masing menjadi 0,391 di perkotaan dan 0,319 di perdesaan.

Pertanian jaga angka inflasi

Selain memperbaiki daya beli dan ketimpangan pendapatan masyarakat, menurut Kariyasa keberhasilan pemerintah dalam memacu produksi dalam negeri juga berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat.

Hal ini tercermin dalam empat tahun terakhir inflasi bahan makanan/pangan menurun secara konsisten. Pada 2013, inflasi bahan makanan/pangan masih sangat tinggi, 11,35% dan pada 2014 turun menjadi 10,57%. Pada 2015 dan 2016, inflasi bahan makanan/pangan mulai mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu masing-masing menjadi 4,93% dan 5,69%.  

“Bahkan pada 2017, inflasi bahan makanan/pangan turun sampai tingkat 1,26% dan merupakan inflasi bahan makanan/pangan yang terendah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,” sebutnya.  

Dampak dari membaiknya ketiga indikator di atas, akhirnya menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun.

Pada Maret 2018, tercatat secara nasional jumlah penduduk miskin turun dan menembus angka satu digit (9,82%), dan pada September 2018 kembali turun menjadi 9,66%.

Demikian halnya dengan jumlah penduduk miskin di perdesaan, pada Maret 2013 masih tercatat 14,32%, dan Maret 2018 turun menjadi 13,20% dan pada September 2018 kembali turun menjadi 13,10%.  

Jumlah penduduk miskin di perkotaan juga terus menurun, dari 8,39% pada Maret 2013, menjadi 7,02% Maret 2018 dan tinggal 6,89% pada September 2018.

“Membaiknya indikator-indikator ekonomi utama di atas menunjukkan bahwa program dan kebijakan terobosan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian selama ini sudah tepat karena terbukti mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan secara nyata, tidak hanya sebatas peningkatan produksi,” tutup Kariyasa. (RO/OL-7)