Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menilai peningkatan peringkat kredit dan daya saing dapat menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya investasi di kuartal II.
Selain itu, komitmen Presiden Joko Widodo dalam mereformasi di berbagai bidang yang menjadi concern investor diyakini dapat menarik investasi ke dalam negeri.
"Concern infrastruktur sudah mulai terjawab, concern mengenai produktivitas, kita harapkan sumber daya manusia yang makin banyak alokasi untuk traning, concern mengenai labor regulation itu juga menjadi salah satu yang di address, dan juga concern mengenai iklim investasi secara keseluruhan," kata Sri Mulyani di kediamannya, Jakarta, Rabu (5/6).
Dia mengungkapkan stabilitas makro masih menjadi andalan Indonesia dalam mengelola ekonomi. Pemerintah pun terus berusaha memperkuat faktor-faktor yang dapat memengaruhi investasi.
"Dibanding negara emerging yang lain kita masih tetap bisa growth-nya tinggi, inflasi rendah, meskipun terjadi kurs Rupiah yang mengalami volatilitas karena adanya capital flow yang volatile karena terdampak global," terangnya. (A-3)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved