Swiss Rampungkan Proses Ratifikasi IE-CEPA

DEWAN Federal Swiss telah menerbitkan dokumen resmi terkait Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) dan mengajukannya ke Parlemen Swiss pada Rabu (22/5) waktu setempat.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita mengapresiasi tindak lanjut cepat yang dilakukan negara tersebut demi segera merealisasi komitmen kerja sama perdagangan yang lebih besar ke depan.

"Itu merupakan kabar baik dari Swiss dan menunjukkan keseriusan mereka penyelesaian proses ratifikasi IE-CEPA," ujar Enggartiasto melalui keterangan resminya, Sabtu (25/5).

Kini, Indonesia masih menunggu tiga anggota EFTA lainnya yakni Norwegia, Islandia dan Liechtenstein untuk merampungkan proses ratifikasi dan mengirimnya ke parlemen masing-masing untuk disahkan.

Jika itu terealisasi, EFTA akan menjadi kelompok negara Eropa pertama yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia.

Baca juga: Indonesia Resmi Tembus Pasar EFTA

Enggartiasto sendiri berharap seluruh proses ratifikasi, termasuk oleh Indonesia, dapat rampung tahun ini sehingga IE-CEPA dapat diterapkan pada tahun ini juga.

"Perjanjian ini akan meningkatkan akses pasar dan kepastian hukum di bidang perdagangan barang dan jasa bagi Indonesia dan EFTA. Selain itu, perjanjian juga mencakup berbagai ketentuan mengenai investasi, perlindungan kekayaan intelektual,

penghapusan hambatan nontarif, termasuk ketentuan sanitasi dan fitosanitasi, kompetisi, fasilitasi perdagangan, perdagangan dan pembanguan berkelanjutan serta kerja sama ekonomi," jelasnya.

Pada 2018, Indonesia termasuk ke dalam 40 mitra dagang utama Swiss. Dengan adanya IE-CEPA, ke depannya, diharapkan Indonesia dan Swiss dapat meningkatkan perdagangan bilateral yang saling menguntungkan.

"Sekarang tugas kami adalah menyosialisasikan kepada publik terutama pelaku usaha terkait apa saja keuntungan yang bisa didapat dari IE-CEPA. Itu wajib dilakukan agar berbagai sektor dapat memanfaatkan perjanjian untuk kepentingan ekonomi secara luas," tandasnya. (OL-7)