Indonesia Tetap Gunakan Pinjaman Bilateral

PEMERINTAH tetap akan mengusahakan pinjaman luar negeri bilateral untuk kegiatan pendanaan pembangunan walaupun status Indonesia meningkat menjadi upper-middle income country.

Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menyebutkan pinjaman tersebut melalui program official development assistance (ODA) akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.

"Tergantung negosiasi dan kebutuhannya," kata JK di Kantor Wapres, kemarin.
Ia menyebutkan Tiongkok sebagai contoh negara yang lebih maju pun tetap melakukan pinjaman luar negeri. "Tiongkok yang maju sekalipun tetap ngutang juga kan," ungkap Wapres JK.

JK mengakui meningkatnya status Indonesia menjadi upper-middle income country membuat pemerintah bakal kesulitan mencari pinjaman berbunga rendah.

Konsekuensinya, pemerintah harus mencari sumber pendana-an alternatif dengan bunga yang lebih tinggi.

"Ya mungkin bunganya akan lebih tinggi 1%," jelas Kalla.

Namun, bagi JK, hal tersebut merupakan konsekuensi apabila Indonesia ingin menjadi negara yang lebih maju.

"Tapi tujuan kita ingin maju, bukan ingin pinjam," tegasnya.

Lima besar di 2045
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pada 2045 saat Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-100, Indonesia diprediksi telah termasuk lima besar negara di dunia dengan pemasukan paling tinggi.

"Size dari ekonomi kita mungkin sudah menembus lima besar dunia, kita sudah di G-20 dan ada di posisi 15. Kita sudah masuk income per kapita yang insya Allah sudah termasuk tinggi," kata Sri Mulyani di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, kemarin.

Pada 2045, Menkeu memprediksi penduduk Indonesia sudah mencapai 319 juta orang dan sebanyak 73% tinggal di perkotaan, dengan usia produktif sebanyak 47% dari populasi.

Hal tersebut dapat dicapai saat Indonesia dapat memenuhi sejumlah persyaratan, yakni infrastruktur berkualitas baik, kualitas sumber daya manusia yang baik, serta birokrasi yang efisien, bersih, dan kompeten.

"Indonesia punya kans untuk menjadi negara maju dan itu diakui. Dari sisi track record dari beberapa dekade mampu menjaga pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan konsisten. Indonesia juga punya track record dalam membuat policy yang memiliki teknokrasi yang cukup tinggi," tutur Menteri Sri.

Oleh karena itu, demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Sri Mulyani menilai perlu adanya kemampuan untuk menjaga pertumbuhan dengan framework makroekonomi yang andal dan diperkuat dengan reformasi struktural.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga pernah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia akan masuk tujuh besar dunia pada 2030.

Lebih lanjut, Jokowi menambahkan bahwa pada 2040-2045 Indonesia akan menempati lima besar terkuat di dunia. Pernyataan Jokowi salah satunya berlandaskan kajian Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang menyoroti negara-negara dengan perekonomian terkuat pada 2030.

Dalam kajian berjudul The Long View: How Will the Global Economic Order Change by 2050, PwC mengukur perekonomian 32 negara atas dasar produk domestik bruto (PDB) dan kesetaraan daya beli. (Dro/Ata/X-6)