Realisasi Program Air Bersih Butuh Kerja Sama Swasta

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai peran serta pihak swasta sangat krusial dalam partisipasi penyediaan program air bersih. Nilai proyek pembangunan program air bersih yang sangat tinggi menjadi alasan utama pemerintah memilih menjalin kerja sama dengan badan usaha swasta.

"Kebutuhan untuk pembiayaan tidak sedikit dan lebih baik di KPBU-kan. Dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha akan lebih cepat, lebih banyak yang mengawasi dan lebih save," kata Basuki disela-sela peninjauan pembangunan tol Aceh-Sigli, Senin (11/3) sore.

Proyek penyedian air bersih merupakan salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tak dapat memenuhi target hingga tahun 2019 berakhir. Saat ini proyek air bersih nasional baru mencapai angka 76% dari target yang dicanangkan pemerintah.

Selain proyek air bersih, terdapat tiga program RPJMN lain yang targetnya sulit tercapai. Tiga program tersebut ialah proyek pengendalian banjir, sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan penyedian layak huni. Data ini dilansir Bappenas dalam evaluasi tahun keempat RPJMN.

Kendati demikian, Basuki menilai hal itu bukan bentuk kegagalan pemerintah, melainkan program yang perlu diperhatikan lebih di tahun 2020.

"Memang kalau ada target itu bisa tercapai, bisa tidak. Yang tidak tercapai bukan berarti gagal, tapi akan menjadi program perhatian di tahun berikutnya," imbuhnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto