Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika nantinya ada pesaing di bisnis penjualan bahan pesawat terbang (avtur).
Nicke yang dijumpai di Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu (17/2), mengatakan, aturan dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sangat jelas dalam mengatur hal tersebut yang memberikan keleluasaan bagi pihak mana pun untuk berbisnis avtur asalkan memiliki izin dan memenuhi berbagai persyarakatan.
"Bagi kami Pertamina, tidak masalah. Justru ini menjadi tantangan untuk menunjukkan kesiapan kami. Tidak apa-apa karena dunia ini berubah," kata Nicke seusai mendampingi Menteri BUMN Rini Soemarno memantau digitalisasi SPBU di salah satu SPBU kawasan Lapangan Golf Palembang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya akan memanggil Dirut Pertamina karena mendapati kenyataan terjadi monopoli dalam penjualan avtur di dalam negeri. Ia menduga hal ini menjadi penyebab harga avtur di Tanah Air lebih tinggi jika dibandingkan di negara-negara lain hingga ada selisih sekitar 20%.
Baca juga: Maskapai Sambut Baik Turunnya Harga Jual Avtur
Terkait tuduhan monopoli itu, Nicke menjawab memang benar bahwa hingga kini hanya Pertamina yang berbisnis penjualan avtur di dalam negeri. Namun, mengapa hanya Pertamina, menurutnya perlu diteliti secara mendalam mengingat regulasi dari Kementerian ESDM justru sangat terbuka untuk pihak mana pun.
Sejauh ini, Pertamina menjalankan bisnis ini sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan termasuk adanya persyaratan harus membangun Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) sendiri di bandara udara.
Untuk menjalankan bisnis ini, Pertamina membangun DPPU di seluruh bandara di Indonesia dengan total berjumlah 67 outlet. Proses yang dilakukan pun cukup panjang, yakni dimulai dengan membawa minyak dari kilang ke storage (gudang) kemudian ke DPPU di setiap bandara.
Di bandara, Pertamina juga membangun instalasi sendiri sehingga pengisian avtur ke pesawat terpenuhi standar keselamatan.
"Dan saat ini, hanya Pertamina yang siap karena kami yang membangun," kata dia.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa DPPU dan instalasi penyaluran avtur di kawasan bandara itu menjadi aset Pertamina sehingga jika ada pihak lain yang ingin bersaing di bisnis ini maka harus membuat jaringan sendiri. "Ya kira-kira begitu, karena ini asset Pertamina," kata dia. (OL-7)
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Adrianto Riza, menolak tuntutan jaksa 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun.
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved