Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo dalam menjamin ketahanan pangan di Indonesia, sekaligus mensejahterakan petani sebagai aktor utama ketahanan pangan, mendapat pengakuan dari para petani.
Perwakilan Komunitas Beras Premium Jawa Tengah Muhammad Fadlil Kirom mengaku ada perubahan yang signifikan setelah adanya program dari pemerintahan Jokowi yang berkaitan dengan aspek pangan.
Fadlil yang hadir dalam diskusi Rabu Satu bertema Energi, Pangan, dan Infrastruktur di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Jakarta, Rabu (13/2) menyebut, harga gabah tak pernah jatuh signifikan di era Jokowi.
“Harga gabah di Jawa Tengah terjaga di harga Rp4.500. Ada kerja-kerja besar yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam pengendalian harga, sekarang Rp4.700. Saat awal Jokowi memimpin masih Rp2.300. Ini harus diapresiasi. Karena permainan beras itu sulit diatasi," ujarnya.
Baca juga : Ide Pembangunan Jokowi Dinilai Out of the Box
Komunitas Beras Premium Jawa Tengah merupakan komunitas yang terdiri dari petani-petani padi yang tergabung dalam gabungan kelompok tani di Jawa Tengah, para pendamping petani, praktisi, pengusaha kecil di bidang perberasan dan akademisi yang perduli petani serta lembaga swadaya masyarakat lainnya.
Saat ini komunitas ini sudah berkembang di 15 kabupaten di Jawa Tengah dan terus berusaha meningkatkan produktivitas dan kualitas padi dan beras yang ada di Jawa Tengah. Komunitas ini juga bekerjasama dengan dinas terkait.
Perwakilan dari Konsorsium Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Lampung Fajar Sumantri. menceritakan dampak positif program-program pembangunan yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi.
Fajar menggarisbawahi bahwa beragam program brilian yang hadir di era pemerintahan Jokowi seperti Perhutanan Sosial tidak akan mampu berdampak maksimal tanpa adanya infrastruktur dasar yang memadai.
“Perhutanan sosial jadi jawaban. Sekarang 58 ribu hektar yang sudah diberikan izin oleh pemerintah sehingga 3.000 kepala keluarga mendapat kesempatan garap lahan. 58 ribu hektar, kopi 35 ribu ton, belum lagi kakao lada cengkeh, pisang, dan lain-lain nilai transaksi hampir Rp1,3 triliun. Bisa dibayangkan pendapatan yang diterima masyarakat."tandasnya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada lima kelompok masyarakat di Riau.
Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang masuk 10 besar versi IndoStrategi merupakan hasil sinergi Komisi IV DPR dan pemerintah dalam menjalankan program perhutanan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), nilai transaksi ekonomi dari kegiatan masyarakat kehutanan tercatat telah mencapai Rp4,5 triliun.
Perhutanan sosial bukan hanya soal memberikan akses kelola hutan, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved