Headline

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Kebijakan di Sektor Pangan Dirasakan Langsung Oleh Petani

Insi Nantika Jelita
13/2/2019 19:48
Kebijakan di Sektor Pangan Dirasakan Langsung Oleh Petani
(Dwi Apriani /MI)

KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo dalam menjamin ketahanan pangan di Indonesia, sekaligus mensejahterakan petani sebagai aktor utama ketahanan pangan, mendapat pengakuan dari para petani.

Perwakilan Komunitas Beras Premium Jawa Tengah Muhammad Fadlil Kirom mengaku ada perubahan yang signifikan setelah adanya program dari pemerintahan Jokowi yang berkaitan dengan aspek pangan.

Fadlil yang hadir dalam diskusi Rabu Satu bertema Energi, Pangan, dan Infrastruktur di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Jakarta, Rabu (13/2) menyebut, harga gabah tak pernah jatuh signifikan di era Jokowi.

“Harga gabah di Jawa Tengah terjaga di harga Rp4.500. Ada kerja-kerja besar yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam pengendalian harga, sekarang Rp4.700. Saat awal Jokowi memimpin masih Rp2.300. Ini harus diapresiasi. Karena permainan beras itu sulit diatasi," ujarnya.

Baca juga : Ide Pembangunan Jokowi Dinilai Out of the Box

Komunitas Beras Premium Jawa Tengah merupakan komunitas yang terdiri dari petani-petani padi yang tergabung dalam gabungan kelompok tani di Jawa Tengah, para pendamping petani, praktisi, pengusaha kecil di bidang perberasan dan akademisi yang perduli petani serta lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Saat ini komunitas ini sudah berkembang di 15 kabupaten di Jawa Tengah dan terus berusaha meningkatkan produktivitas dan kualitas padi dan beras yang ada di Jawa Tengah. Komunitas ini juga bekerjasama dengan dinas terkait.

Perwakilan dari Konsorsium Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Lampung Fajar Sumantri. menceritakan dampak positif program-program pembangunan yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi.

Fajar menggarisbawahi bahwa beragam program brilian yang hadir di era pemerintahan Jokowi seperti Perhutanan Sosial tidak akan mampu berdampak maksimal tanpa adanya infrastruktur dasar yang memadai.

“Perhutanan sosial jadi jawaban. Sekarang 58 ribu hektar yang sudah diberikan izin oleh pemerintah sehingga 3.000 kepala keluarga mendapat kesempatan garap lahan. 58 ribu hektar, kopi 35 ribu ton, belum lagi kakao lada cengkeh, pisang, dan lain-lain nilai transaksi hampir Rp1,3 triliun. Bisa dibayangkan pendapatan yang diterima masyarakat."tandasnya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya