Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo dalam menjamin ketahanan pangan di Indonesia, sekaligus mensejahterakan petani sebagai aktor utama ketahanan pangan, mendapat pengakuan dari para petani.
Perwakilan Komunitas Beras Premium Jawa Tengah Muhammad Fadlil Kirom mengaku ada perubahan yang signifikan setelah adanya program dari pemerintahan Jokowi yang berkaitan dengan aspek pangan.
Fadlil yang hadir dalam diskusi Rabu Satu bertema Energi, Pangan, dan Infrastruktur di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Jakarta, Rabu (13/2) menyebut, harga gabah tak pernah jatuh signifikan di era Jokowi.
“Harga gabah di Jawa Tengah terjaga di harga Rp4.500. Ada kerja-kerja besar yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam pengendalian harga, sekarang Rp4.700. Saat awal Jokowi memimpin masih Rp2.300. Ini harus diapresiasi. Karena permainan beras itu sulit diatasi," ujarnya.
Baca juga : Ide Pembangunan Jokowi Dinilai Out of the Box
Komunitas Beras Premium Jawa Tengah merupakan komunitas yang terdiri dari petani-petani padi yang tergabung dalam gabungan kelompok tani di Jawa Tengah, para pendamping petani, praktisi, pengusaha kecil di bidang perberasan dan akademisi yang perduli petani serta lembaga swadaya masyarakat lainnya.
Saat ini komunitas ini sudah berkembang di 15 kabupaten di Jawa Tengah dan terus berusaha meningkatkan produktivitas dan kualitas padi dan beras yang ada di Jawa Tengah. Komunitas ini juga bekerjasama dengan dinas terkait.
Perwakilan dari Konsorsium Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Lampung Fajar Sumantri. menceritakan dampak positif program-program pembangunan yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi.
Fajar menggarisbawahi bahwa beragam program brilian yang hadir di era pemerintahan Jokowi seperti Perhutanan Sosial tidak akan mampu berdampak maksimal tanpa adanya infrastruktur dasar yang memadai.
“Perhutanan sosial jadi jawaban. Sekarang 58 ribu hektar yang sudah diberikan izin oleh pemerintah sehingga 3.000 kepala keluarga mendapat kesempatan garap lahan. 58 ribu hektar, kopi 35 ribu ton, belum lagi kakao lada cengkeh, pisang, dan lain-lain nilai transaksi hampir Rp1,3 triliun. Bisa dibayangkan pendapatan yang diterima masyarakat."tandasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Dekan Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta, Rawana menilai, program Perhutanan Sosial bisa berkontribusi positif bagi ekonomi masyarakat, tapi masih punya banyak PR.
Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan telah melahirkan 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai sektor.
Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa Perhutanan Sosial kembali ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menhut Raja Juli Antoni bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan pelepasan ekspor perdana Kopi dari KUPS.
Diketahui sekitar 8,3 juta Ha hutan dikelola masyarakat. Namun 91% KUPS masih belum produktif secara ekonomi.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved