Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo dinilai punya ide pembangunan yang tidak biaa (out of the box). Itu terlihat dari gencarnya pembangunan infrastruktur di masa kepemimpinan Jokowi sejak 2014.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI Inas N Zubir yang juga anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin saat menjadi moderator diskusi Rabu Satu bertema Energi, Pangan, dan Infrastruktur di Posko Pemenangan Jokowi-Amin, Jakarta, Rabu (13/2).
“Pak Jokowi punya ide pembangunan yang out of the box. Membangun infrastruktur bukan hanya saat dibutuhkan. Namun infrastruktur dibangun untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya infrastruktur harus hadir di seluruh pelosok Indonesia,” kata Inas.
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo yang jadi pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak bisa digambarkan hanya dalam pola untung-rugi.
Namun, harus dilihat pula kehadiran infrastruktur itu akan menciptakan keadilan sosial dan memberikan manfaat signifikan bagi warga Indonesia dalam jangka waktu panjang.
Baca juga : Konektivitas Masih Jadi Prioritas
Ia pun mencontohkan saat Lee Kuan Yew membangun Singapura dengan menggencarkan infrastruktur, saat itu Perdana Menteri pertama Singapura tersebut banyak ditertawakan karena penduduknya mayoritas menggunakan sepeda.
Cerita serupa juga terjadi di Tiongkok yang saat ini punya jaringan jalan tol cukup panjang.
"Tapi kini Singapura punya infrastruktur yang diakui sangat bermanfaat bagi warganya dan berkualitas bagus karena pemimpinnya forward looking, berpikiran maju, ada visi ke depan. Di sini pentingnya memiliki pemimpin yang mengajak negara hadir untuk menentukan arah bangsa ini," katanya.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menuturkan berbagai program pemerintahan Jokowi terkait aspek pangan berhasil memastikan kestabilan harga pangan dalam 4 tahun ke belakang.
Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan tadi juga berdampak langsung bagi petani di desa. Hadirnya program Dana Desa pun sangat mengoptimalkan potensi agrowisata di desa-desa.
“Infrastruktur itu luas bukan hanya tol, tetapi juga bendungan, waduk, irigasi, pemukiman, jembatan, pasar dan masih banyak lagi. itu adalah bagian infrastruktur.”pungkasnya. (OL-8)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved