Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo dinilai punya ide pembangunan yang tidak biaa (out of the box). Itu terlihat dari gencarnya pembangunan infrastruktur di masa kepemimpinan Jokowi sejak 2014.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI Inas N Zubir yang juga anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin saat menjadi moderator diskusi Rabu Satu bertema Energi, Pangan, dan Infrastruktur di Posko Pemenangan Jokowi-Amin, Jakarta, Rabu (13/2).
“Pak Jokowi punya ide pembangunan yang out of the box. Membangun infrastruktur bukan hanya saat dibutuhkan. Namun infrastruktur dibangun untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya infrastruktur harus hadir di seluruh pelosok Indonesia,” kata Inas.
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo yang jadi pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak bisa digambarkan hanya dalam pola untung-rugi.
Namun, harus dilihat pula kehadiran infrastruktur itu akan menciptakan keadilan sosial dan memberikan manfaat signifikan bagi warga Indonesia dalam jangka waktu panjang.
Baca juga : Konektivitas Masih Jadi Prioritas
Ia pun mencontohkan saat Lee Kuan Yew membangun Singapura dengan menggencarkan infrastruktur, saat itu Perdana Menteri pertama Singapura tersebut banyak ditertawakan karena penduduknya mayoritas menggunakan sepeda.
Cerita serupa juga terjadi di Tiongkok yang saat ini punya jaringan jalan tol cukup panjang.
"Tapi kini Singapura punya infrastruktur yang diakui sangat bermanfaat bagi warganya dan berkualitas bagus karena pemimpinnya forward looking, berpikiran maju, ada visi ke depan. Di sini pentingnya memiliki pemimpin yang mengajak negara hadir untuk menentukan arah bangsa ini," katanya.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menuturkan berbagai program pemerintahan Jokowi terkait aspek pangan berhasil memastikan kestabilan harga pangan dalam 4 tahun ke belakang.
Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan tadi juga berdampak langsung bagi petani di desa. Hadirnya program Dana Desa pun sangat mengoptimalkan potensi agrowisata di desa-desa.
“Infrastruktur itu luas bukan hanya tol, tetapi juga bendungan, waduk, irigasi, pemukiman, jembatan, pasar dan masih banyak lagi. itu adalah bagian infrastruktur.”pungkasnya. (OL-8)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Dalam konsep piramida gizi seimbang, susu hanyalah salah satu opsi dari kelompok sumber protein.
Keberhasilan ini kian lengkap dengan torehan sejarah pada cadangan beras pemerintah yang kini menyentuh level tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Penelitian menunjukkan bahwa kadar mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, dan mangan pada terong dilaporkan meningkat setelah dibakar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggelar rapat terbatas (ratas) untuk merumuskan langkah pengendalian harga yang efektif.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved