Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti, pemerintah saat ini justru menempatkan terduga pelanggar HAM berat pada posisi strategis di lingkaran elite dan politik nasional.
Aplikasi pesan singkat WhatsApp para akademisi yang menolak Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 sempat diretas dan mendapat telepon dari nomor asing.
Dengan demikian, serangan terhadap OMS makin meluas ke daerah, tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja.
Komnas HAM juga mendorong agar pembahasan RUU KUHAP mengedepankan tiga prinsip kunci partisipasi publik, yakni memenuhi hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan.
Tiang monorel yang dibiarkan berlarut-larut ini, menurut Pramono, terjadi karena ada kasus hukum antara pelaksana proyek, kontraktor, dan pihak terkait.
Koperasi merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal.
Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monas, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.
Harli mengatakan, penyidik melakukan pencarian dengan mendeteksi ponselnya. Akhirnya, dia ditemukan di wilayah Solo
Gus Ipul mengatakan namanya selalu langganan muncul jelang muktamar PPP. Dia menanggapi situasi itu dengan santai.
Status hukum Direktur Utama PT Sritex Iwan Lukminto belum diumumkan ke publik.
Dengan ini kami sampaikan bahwa atas nama Agus Herijanto (AH) tidak pernah tercatat sebagai pengurus dan/atau pegawai di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) maupun pada Anak Usahanya.
APBN merupakan uang pajak dari rakyat yang mungkin saat ini, harus mengencangkan perut demi dapat bertahan hidup.
Dua saksi itu yakni mantan Direktur Eksekutif LPEI Ngalim Sawego dan eks Direktur Pelaksana I pada LPEI Dwi Wahyudi.
Mereka masih diperiksa intensif untuk mendalami motif dan tindak pidana lain yang turut dilakukan.
grup FB Fantasi Sedarah itu beranggotakan ribuan orang.
Hal itu yang menjadi dasar penetapan Tian Bahtiar sebagai tersangka perintangan dalam proses hukum yang dilaksanakan Kejaksaan Agung.
Namun, KY menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) oleh salah satu hakim di tingkat kasasi.
Berkas yang disita kini dianalisis untuk mendalami keterlibatannya.
Pendanaan pakai APBN ini belum final. Saran dari KPK masih bisa berubah, karena masih banyak sejumlah faktor yang bisa membuat belanja negara membengkak kalau membiayai partai.
Banyak pemimpin negara yang ingin mempertahankan jabatannya sehingga sudah memikirkan bagaimana cara mempertahankan posisinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved