Johanis Tanak Kasih Saran RUU KUHAP, Penyelidik dan Penyidik Wajib S1 Hukum

RUU KUHAP menghapus kebijakan penyidik pembantu. Revisi beleid itu juga wajib mengatur soal tenggat waktu penyidikan, untuk memastikan adanya kepastian hukum kepada pihak berperkara.

Genap Berusia 80 Tahun, Hendropriyono Serukan Soliditas

Ia mengaku menciptakan Mars Komando hanya dalam waktu semalam, tepat menjelang perayaan ulang tahunnya ini.

Tegaskan Komitmen Negara Hadir di Ruang Digital, Komdigi Aktifkan Kembali Akses ke Archive.org

Pemblokiran sementara terhadap archive.org dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum atas temuan konten yang melanggar UU ITE.

KY Telah Kirim Rekomendasi Etik Hakim Kasasi Kasus Ronald Tanur ke MA Sejak Pekan Lalu

KY memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi kepada satu orang majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur berupa sanksi etik.

ERP Jadi Solusi Urai Kemacetan, Pengamat Nilai Masyarakat Perlu Penjelasan Detail

Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol. 

Ternyata Pemasangan Stairlift di Borobudur Beri Banyak Manfaat, Ini Penjelasannya

Alat yang sama dipasang juga di Angkor Wat (Kamboja), Gereja Saint Peter Italia, Forbidden City (Tiongkok) dan Parthenon Acropolis (Yunani).

MA Belum Terima Dokumen Rekomendasi KY Terkait Sanksi Etik Hakim Kasasi Ronald Tannur

Yanto mengatakan belum diterimanya dokumen tersebut membuat MA belum bisa memberi tanggapan lebih lanjut terkait rekomendasi tersebut.

Pakar Nilai Usulan Sejumlah Nama Caketum dari Eksternal PPP Wajar Karena Partai Butuh Logistik

Dana yang besar dapat memengaruhi berbagai aspek dalam partai, seperti proses pencalonan, kampanye, dan bahkan pembentukan koalisi dalam pemilu mendatang. 

Beda Nasib RUU Perampasan Aset dan RUU BUMN di DPR, Formappi Sebut Karena Kental Faktor Kepentingan Oligarki

Di sisi lain, DPR bisa bekerja dengan cepat ketika menyangkut kepentingan partai dan oligarki, seperti RUU BUMN dan RUU Minerba.

Romahurmuziy dan Waketum PPP Saling Sindir soal Kriteria Calon Ketum Baru, Berikut Nama-nama yang Beredar

PPP akan sulit untuk kembali melenggang ke Parlemen Senayan pada Pemilu Legislatif 2029 mendatang apabila tidak dipimpin oleh sosok yang tidak kuat dan tidak memberikan pengaruh. 

Munculnya Banyak Nama Calon Ketum dari Eksternal Diniali Tanda PPP Krisis Kepemimpinan

Muktamar ini akan menjadi momentum penting bagi PPP untuk menentukan arah masa depannya untuk mampu bangkit pada Pemilu 2029 atau justru kian terpuruk menjadi partai gurem.

Jangan Berharap Banyak, Rencana Pembahasan RUU Perampasan Aset Bukti Nyata Omon-omon

Lucius mengatakan RUU Perampasan Aset hanya dijadikan komoditas politik. Karena untuk mendapatkan simpati publik yang berharap kehadiran produk hukum tersebut.

JAKI Kini Terkoneksi ke CCTV dan Fitur Baru Lainnya

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Budi Awaludin membeberkan 11 fitur JAKI yang bisa diakses pengguna. 

Soal Putusan MK, Pemprov DKI Sebut Jakarta Bisa Jadi Pionir SD dan SMP Gratis, Tapi.....

Dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK meminta pemerintah dan pemerintah daerah menggratiskan pendidikan jenjang SD dan SMP, termasuk di sekolah swasta. 

Rentan Korupsi, KPK Minta APIP Bekerja Maksimal Cegah Rasuah di Malang

Malang mendapatkan capaian baik dalam skor antikorupsi berdasarkan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Diancam Roy Suryo soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Kalau tak Puas Silakan Diadukan

Djuhandani memastikan ia dan tim penyidik telah bekerja secara profesional.

Polri Pastikan Penyelidikan Kasus Ijazah Jokowi Bisa Dipertanggung Jawabkan

Anggota TPUA Rizal Fadillah mengungkapkan pihaknya belum menerima keputusan Bareskrim Polri yang menyebut ijazah Jokowi asli.

7 Helicopter Disiapkan untuk Bawa Presiden Macron ke Magelang dari YIA

Tak hanya membawa dua kepala negara, Helicopter ini juga akan ditumpangi rombongan yang berisikan sejumlah menteri.

KPK Minta 5 Anggota DPRD OKU Jelaskan Proses Penganggaran

Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.

KPK Dalami Aliran Dana dan Verifikasi Dokumen Terkait Suap Izin TKA di Kemenaker

Pemerasan terhadap TKA ini diduga terjadi dari 2019. KPK menghitung para tersangka berhasil meraup Rp53 miliar.

Negara Hadir Lewat Subsidi Pangan: Refleksi dari Prancis

Keberanian di Tenda

Kolaborasi sebagai Fondasi