Munculnya Banyak Nama Calon Ketum dari Eksternal Diniali Tanda PPP Krisis Kepemimpinan

MENJELANG Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus atau September mendatang, sejumlah nama calon ketua umum mulai mencuat ke publik.

Partai berlambang Kabah ini akan kembali memilih ketua umum definitif, setelah cukup lama dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, Mardiono, pasca kegagalannya menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.

Momentum Penting?

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/5/) menilai, Muktamar ini akan menjadi momentum penting bagi PPP untuk menentukan arah masa depannya untuk mampu bangkit pada Pemilu 2029 atau justru kian terpuruk menjadi partai gurem.

Baca juga : Bantah Cawe-cawe Ketum PPP, Langkah Politik Amran Sulaiman Maju Ketum PPP Disebut Keputusan Pribadi

“Pekerjaan rumah untuk PPP adalah bagaimana bisa bangkit pasca gagal masuk parlemen. Ini tidak mudah, harus melakukan kerja-kerja politik dan konsolidasi yang solid dan optimal khususnya secara internal partai,” kata Lili saat dikonfirmasi Media Indonesia. 

Figur Terbaik?

Lili menekankan bahwa proses muktamar harus dimanfaatkan untuk memilih figur terbaik yang memiliki komitmen dalam membesarkan partai dan bukan sekadar mencari posisi tawar pragmatis di pemerintahan.

“Para kader dan pemilik suara sah di Muktamar mendatang harus cermat dalam memilih pemimpin dan serta tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek,” tukasnya. 

Baca juga : Tertinggi Sepanjang Sejarah, Stok Cadangan Beras Pemerintah 3,7 Juta Ton

Menanggapi konfigurasi beberapa calon ketua umum yang didominasi oleh pihak-pihak eksternal PPP seperti  Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Mantan Presiden Jokowi, Lili cukup menyayangkan hal tersebut. 

Krisis Kepemimpinan?

Menurutnya, mencuatnya nama-nama tersebut menunjukkan adanya krisis kepemimpinan di dalam tubuh PPP dan tidak berjalannya kaderisasi secara berjenjang yang seharusnya dimiliki partai politik. 

“Ini sangat disayangkan, PPP sebagai partai islam yangs udah berumur lama mengalami krisis kepemimpinan sehingga harus mengambil figur dari luar,” ujar Lili. 

Baca juga : Kementan Klaim Produksi Beras Melonjak, Tertinggi di ASEAN

Munculkan Dinamika?

Selain itu, Lili menilai jika PPP dipimpin oleh seseorang yang berasal dari luar unsur partai, hal itu akan menjadi tantangan khusus dan bukan tidak mungkin dinamika di internal PPP akan kembali menghangat.

“Persoalan adalah bagaimana dengan basis massa dan konstituen PPP, apakah akan menerimanya atau akan resisten? Jika resisten, yang terjadi nanti ketua partai tidak akan bisa mengakar di kalangan grassroot PPP,” katanya. 

Pertimbangkan Dampak?

Oleh karena itu, pemegang hak muktamar nantinya harus menimbang secara matang dampak-dampak yang akan terjadi jika mencalonkan ketum yang tidak memiliki basis kultural dengan PPP. 

Baca juga : Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum PPP 

“Persoalan lainnya ketika mengambil figur dari luar partai, apakah dia paham dengan visi-misi, nilai-nilai, dan ideologi serta khittah dari PPP? Jika tidak maka nanti PPP akan tercerabut dari akar historisnya. Oleh karena itu, para kader harus ” imbuhnya. 

Ladang Pertarungan?

Kendati demikian, Lili menduga proses muktamar PPP berpotensi akan menjadi ladang pertarungan bagi pihak eksternal dan internal, sebab masih ada beberapa nama internal partai yang mencuat dalam bursa seperti Muhammad Mardiono, Amir Uskara hingga Taj Yasin Maimoen. 

“Dan jangan sampai muktamar nanti berujung pada konflik dan perpecahan seperti muktamar sebelumnya, perlu ada titik temu, win-win solution dalam mencari sosok ketua umum PPP yang baru,” tukasnya. 

Konflik Internal?

Selain itu, Lili melanjutkan bahwa dari pemilu ke pemilu, perolehan suara ataupun perolehan kursi PPP di parlemen selalu menurun. Menurut dia, ini merupakan tanggung jawab dan pekerjaan rumah bagi PPP ke depan untuk bangkit dan segera menyusun langkah strategis sehingga ke depan bisa lebih diterima oleh masyarakat.
 
“Kegagalan PPP pada pemilu 2024, selain karena dampak konflik internal, juga tiadanya figur sentral baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka, figur sentral tidak cukup hanya di pusat tapi juga perlu ada di daerah-daerah sebagai magnet elektoral,” jelasnya. (Dev/P-3)