Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Band Efek Rumah Kaca berkolaborasi dengan seniman visual Ika Vantiani dan Naomi Cassyane menuntut terwujudnya kebebasan berkesenian.
Inisiatif kolaborasi itu datang dari Koalisi Seni, yang aktif mendorong peningkatan kualitas kebebasan berkesenian di Indonesia. Dalam kampanye bersama ini, lagu Jalang ciptaan Efek Rumah Kaca (ERK) direspons Ika dan Naomi dengan kolase yang dicetak terbatas di sejumlah produk eksklusif berupa kaus, tas, dan masker.
Jalang merupakan lagu ERK yang masuk dalam album bertajuk Efek Rumah Kaca (2007). Diciptakan pada 2006, lagu tersebut ditujukan untuk memprotes RUU Antipornografi dan Pornoaksi yang mendorong penyensoran dan pembatasan ekspresi seni budaya.
“Ternyata, protes ini masih relevan tahun 2021 karena hambatan kebebasan berkesenian malah makin kuat,” ujar Cholil Mahmud, vokalis Efek Rumah Kaca, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (16/8).
Merespon lagu Jalang, Ika dan Naomi dalam kolasenya memakai konsep panoptikon alias mata yang maha melihat, cara kekuasaan ‘mendisiplinkan’ masyarakat. Seni seolah dilihat sebagai hal jalang, yang berpotensi besar melanggar susila sehingga harus diawasi. KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Polisi Siber, para perundung (bully), dan pendengung (buzzer) dapat mengancam kebebasan berekspresi setiap orang, termasuk para pekerja seni, di dunia nyata maupun maya.
Visual gunting juga dimasukkan sebagai lambang sensor. Kolase ini melambangkan seni terancam tak lagi mencerahkan dan membukakan mata hati dan pikiran, karena terkungkung perasaan diawasi dan mengawasi.
Menurut Ika Vantiani, tantangan terbesar untuk kebebasan berkesenian yang dirasakannya ialah peraturan maupun pendapat publik yang makin membatasi kreativitas.
“Sekarang seperti diawasi sekali, sehingga menghambat proses berkarya kita. Seringkali seniman jadi menyensor karya sendiri karena takut kena jerat hukum atau dihakimi warganet,” ucap Anggota Koalisi Seni tersebut.
Pada November 2020, Koalisi Seni melansir studi pustaka tentang kebebasan berkesenian di Indonesia. Dari pemberitaan media dan data sejumlah lembaga HAM, ada 45 kasus pelanggaran tercatat selama 2010-2020. Tiap kasus bisa melanggar berbagai hak kebebasan berkesenian dan terjadi untuk beberapa matra seni.
Kasus pelanggaran
Berdasarkan hak kebebasan berkesenian yang dilanggar, hak berkarya tanpa sensor atau intimidasi paling sering dilanggar (29 kasus). Kemudian ada hak mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya (28), hak ikut serta dalam kehidupan kebudayaan (20), hak atas kebebasan berserikat (6), dan hak atas kebebasan berpindah tempat (1). Tak ada pelanggaran tercatat untuk perlindungan hak sosial dan ekonomi. Adapun dari segi matra seninya, film tercatat menjadi yang terbanyak (24 kasus), diikuti seni rupa (11), musik (6), sastra (6), tari (4), teater (3), dan fesyen (1).
“Banyak di antara kita bahkan belum tahu tentang kebebasan berkesenian dan mengapa ia penting. Kolaborasi ini kami gagas agar lebih banyak orang tahu tentang pentingnya kebebasan berkesenian dan beraksi mendukungnya,” kata Kusen Alipah Hadi, Ketua Pengurus Koalisi Seni.
Karya kolase yang dicetak terbatas di sejumlah produk eksklusif berupa kaus, tas, dan masker yang menjadi hasil kolaborasi bisa dipesan publik per 17 Agustus-17 September di toko daring Koalisi Seni. Hasil dari penjualan produk tersebut digunakan untuk membantu kerja advokasi Koalisi Seni, dan 2,5% dari jumlah yang terkumpul menjadi donasi bagi seniman terdampak pandemi melalui bagirata.id. (M-4)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Dauh Peken 5, Tabanan, Bali untuk memastikan pemenuhan hak pangan bergizi anak.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Pengadilan Cili menelaah pengaduan kejahatan perang terhadap mantan penembak jitu Israel, Rom Kovtun, atas dugaan pelanggaran HAM saat bertugas di Gaza.
Ponsel aktivis Boniface Mwangi diretas polisi Kenya menggunakan teknologi Cellebrite asal Israel.
KemenHAM menegaskan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI harus dievaluasi agar tak terulang
Semangat KUHAP baru adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, hak korban, dan hak tersangka secara proporsional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved