Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
INKLUSIVITAS di ruang digital menjadi wujud dari keberhasilan pemberdayaan bagi disabilitas untuk terus meningkatkan kompetensinya.
Masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri, baik disabilitas maupun non-disabilitas di berbagai tempat, termasuk ruang
digital. Kesadaran itu perlu ditumbuhkan baik di kalangan disabilitas itu sendiri, maupun bagi pemerintah dan masyarakat sipil secara umum.
Hal itu harapan para disabilitas yang mengikuti workshop Literasi Digital Inklusi untuk Disabilitas yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Siberkreasi bersama Komunitas Difapedia dan UKM Peduli Difabel Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dengan peserta 100 anggota Difapedia.
“Ke depannya saya berharap workshop ini dapat memberikan ilmu, baik secara teoritis maupun secara praktis, supaya teman-teman dapat belajar untuk menggunakan marketplace di ruang digital,” tutur Kepala Divisi Program Siberkreasi Abdurrahman Hamas Nahdly dalam sambutannya di Ruang Sidang Gedung Arsip dan Perpustakaan UGM Yogyakarta, kemarin.
Hamas juga menyampaikan harapannya mengenai implementasi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, termasuk Peraturan Daerah yang berisi poin-poin inklusivitas.
“Semoga inklusivitas bagi disabilitas dapat dijalani dengan penuh kesadaran dan sama-sama memanusiakan. Di awal-awal pelaksanaan pasti ada kekurangan, tapi yang terpenting kebijakan pemerintah harus mengarah ke progresivitas,” tambahnya.
baca juga: Pentingnya Pendekatan Lapangan Agar Target Tercapai
Dalam acara tersebut juga diisi oleh content specialist Lalu Bintang Wahyu Putra yang menyampaikan mengenai ilmu-ilmu praktis dalam pembuatan konten bagi disabilitas.
“Mungkin masih banyak yang bingung soal konten mana yang harus dibuat. Kita bisa expose bagaimana kegiatan sehari-hari, seperti saat belajar, saat mengakses pelayanan publik, dan lain sebagainya. Masih jarang konten-konten seperti ini. Nantinya akan menjadi mudah untuk
mengenalkan soal difabel. Bisa juga membuat konten soal sejauh mana aksesbilitas yang telah disediakan untuk difabel di suatu tempat, lalu disertakan rating,” jelas Bintang.
Workshop Literasi Digital Inklusi untuk Disabilitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023 dengan target 50 juta orang mendapatkan literasi digital hingga tahun 2024. (N-1)
Kegiatan bertema Socialization and Workshop of IT-Based Good Governance, Machine Learning, and Renewable Energy for Indonesian Migrant Workers, ini digelar selama tiga hari.
Antisipasi dampak negatif globalisasi: pelajari strategi jitu hadapi tantangan ekonomi, sosial, dan budaya. Siap menghadapi perubahan dunia? Klik di sini!
Globalisasi tak terhindarkan? Pelajari cara menangkal dampak negatifnya bagi ekonomi, sosial, & budaya. Tips ampuh untuk Indonesia & bisnismu!
Globalisasi tak terhindarkan, tapi dampak negatifnya bisa dicegah! Pelajari cara cerdas menghadapinya, lindungi budaya lokal, dan raih manfaatnya. Klik sekarang!
LITERASI digital menjadi aspek krusial dalam menghadapi era teknologi informasi yang terus berkembang.
Pemerintah perlu menentukan metode dan sasaran seperti apa yang ingin diambil dalam kebijakan terkait akses konten digital, terutama bagi anak-anak.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved